Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Presiden Prabowo Instruksikan Optimalisasi SDA untuk Kemandirian Nasional

2 Min Read

Infovalid.news (Jawa Barat, Bogor) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus mempercepat langkah hilirisasi industri dan penguatan ketahanan energi nasional. Hal ini ditegaskan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Bogor, Rabu (25/03/2026).

​Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa program hilirisasi menjadi prioritas utama pemerintah untuk membangun struktur ekonomi yang kokoh. Dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian besar telah memasuki tahap groundbreaking, sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

​”Kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun rupiah dan akan kita bahas finalisasinya,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat tersebut.

​Selain fokus pada hilirisasi, Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus mengenai pengembangan energi alternatif. Indonesia ditargetkan menuju swasembada energi dengan mengoptimalkan potensi domestik seperti etanol, biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT).

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di kita, termasuk bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan bisa kita lakukan,” imbuh Bahlil.

​Terkait dinamika pasar global, pemerintah terus memantau harga komoditas strategis seperti batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan kedua komoditas tersebut akan dilakukan dengan relaksasi yang terukur, menjaga keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand), tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

​Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya. Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk mencari sumber pendapatan baru di sektor mineral yang selama ini dinilai belum memberikan keadilan bagi negara.

​”Bapak Presiden memerintahkan untuk menjaga sumber daya alam kita sebagai aset negara. Beliau juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelas Bahlil.

​Melalui kebijakan yang terintegrasi ini, pemerintah optimis dapat menciptakan ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berdaya saing global, sembari memastikan setiap jengkel kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

​(infovalid.news – Biro Pers Sekretariat Presiden)