Infovalid.news (Banten, Kota Tangerang) – Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, mulai membedah laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Dalam pembahasan bersama BAPPEDA, Komisi Tiga menyoroti laju pertumbuhan ekonomi yang berada di angka sembilan puluh enam persen, serta rencana strategis menghadapi pemangkasan dana transfer pusat pada tahun dua ribu dua puluh enam mendatang.
Meski menghadapi tantangan anggaran, DPRD optimis pendapatan asli daerah akan tetap tumbuh melalui dividen BUMD dan optimalisasi sektor jasa.
Rapat pansus LKPJ 2026 di gedung DPRD Kota Tangerang berlangsung intens. Ketua Komisi Tiga, Sumarti, mengungkapkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang saat ini terealisasi sebesar lima koma dua persen dari target lima koma empat persen.
Guna mengejar target delapan persen di tahun dua ribu dua puluh sembilan. Pemerintah Kota didorong membuka akses jalan baru di kawasan bandara, guna menghidupkan sektor restoran dan pergudangan yang selama ini terhambat.
Sumarti – Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang
“LPE kita baru 96 persen karena targetnya 5,4 realisasinya 5,2. komisi iii menanggapi supaya target akhir 2029 mencapai 8, maka pertumbuhan ekonomi harus digenjot. salah satunya membuka akses jalan di area bandara yang selama ini banyak gudang tapi aksesnya belum ada, supaya pengembang bisa mengajukan restoran maupun gudang baru.”
Kabar positif datang dari sektor BUMD. PDAM Tirta Benteng mencatatkan kenaikan dividen hingga delapan miliar rupiah pada Tahun 2025
Keberhasilan PDAM menyabet lima gelar penghargaan turut mendapat apresiasi, meski Komisi Tiga tetap memberikan catatan agar persoalan kebocoran air dan piutang pelanggan pasca peralihan aset segera dituntaskan.
Tantangan besar menanti di Tahun 2026. Kebijakan penghapusan dana transfer pusat sebesar empat ratus dua miliar rupiah mengharuskan Kota Tangerang mandiri secara fiskal.
Komisi tiga kini fokus menggali potensi pajak daerah, mulai dari BPHTB sektor PLN hingga pemanfaatan event olahraga seperti popda dan porprov untuk mendongkrak omzet hotel, restoran, serta UMKM.
Sumarti Ketua Komisi III, pun, mengatakan :
Tahun 2026 kita ada pangkas dari pusat sebesar 402 miliar. strategi kita adalah kolaborasi, misalnya menggali bphtb terkait pln dan memanfaatkan event olahraga untuk menambah pendapatan hotel dan restoran. prinsipnya, kita tidak akan memberatkan masyarakat, tapi kita gali dari potensi pengusaha dan industri.”
DPRD memastikan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan mengganggu program kerakyatan. Inovasi dan sinergi antar organisasi perangkat daerah menjadi kunci agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran.
Komisi tiga juga menanti penyerahan aset PD pasar dari kementerian PU guna menambah pundi-pundi dividen Kota Tangerang di masa mendatang.
(Infovalid.news -Rochman Rosadi)
