Infovalid.news (Dki Jakarta, Jakarta Pusat) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkohumham), Yusril Ihza Mahendra, menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait wacana pemberian sayembara bagi masyarakat yang berhasil menangkap pelaku begal(24/7).
Yusril mengingatkan bahwa penegakan hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum, terutama Kepolisian. Menurutnya, masyarakat memang dapat membantu memberikan informasi atau melakukan penangkapan dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan hukum, namun mekanisme tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum dan tidak boleh memicu tindakan main hakim sendiri.
Ia menegaskan bahwa upaya memberantas kejahatan jalanan seperti begal harus dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Kebijakan atau pernyataan yang berpotensi mendorong aksi di luar prosedur hukum perlu dikaji secara cermat agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.
Yusril juga mengajak masyarakat untuk tetap berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan setiap tindak kejahatan kepada pihak berwenang. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting, tetapi harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku demi menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak.
Pernyataan mengenai sayembara tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan. Sebagian masyarakat mendukung langkah tegas terhadap pelaku begal, sementara pihak lain mengingatkan pentingnya menjaga prinsip negara hukum serta menghindari tindakan yang dapat mengarah pada vigilantisme atau main hakim sendiri.
Pemerintah menegaskan bahwa pemberantasan begal tetap menjadi prioritas, namun seluruh upaya penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Infovalid.news – ian)
