BGN Tegaskan Dapur MBG Dilarang Gunakan Beras SPHP dan Minyakita

Infovalid.news (JAKARTA) – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk tidak menggunakan bahan pangan bersubsidi pemerintah khususnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng rakyat merek Minyakita.

Kebijakan tersebut disampaikan oleh perwakilan pimpinan BGN di Jakarta sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola program serta memastikan program bantuan pangan pemerintah tidak saling tumpang tindih di lapangan.

Menurut keterangan resmi BGN, beras SPHP yang disalurkan oleh Perum Bulog maupun Minyakita yang diprogramkan oleh Kementerian Perdagangan diperuntukkan secara khusus bagi masyarakat umum dan kelompok rentan guna menjaga stabilitas harga pasar serta daya beli rumah tangga. Oleh karena itu, penggunaan komoditas tersebut untuk skala pengadaan dapur MBG dinilai tidak tepat sasaran karena anggaran program MBG telah dialokasikan secara mandiri untuk membeli bahan baku komersial sesuai standar harga pasar.

“Seluruh pengelola dapur SPPG dan mitra penyedia, wajib menggunakan bahan pangan nonsubsidi. Beras SPHP dan Minyakita adalah instrumen stabilisasi pasar untuk konsumsi rumah tangga masyarakat, bukan untuk diserap oleh anggaran program makan bergizi,” tegas perwakilan BGN dalam keterangannya.

BGN menekankan bahwa apabila dapur MBG turut menyerap stok beras SPHP dan Minyakita dalam jumlah besar, hal tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan pasokan di pasar ritel serta memicu kelangkaan yang merugikan konsumen umum.

Sebagai langkah tindak lanjut, BGN menginstruksikan jajaran pengawas wilayah untuk melakukan inspeksi berkala terhadap rantai pasok dan gudang penyimpanan di setiap unit dapur MBG. Mitra atau pengelola dapur yang kedapatan melanggar aturan dan tetap menggunakan bahan pangan bersubsidi akan dikenakan sanksi administratif tegas, mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan kontrak kerja sama operasional.

Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra dapur MBG menyambut baik kejelasan aturan ini, meski berharap pemerintah daerah serta BGN turut memfasilitasi akses kemitraan langsung dengan distributor pangan atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) agar pasokan bahan baku nonsubsidi tetap stabil dengan harga yang kompetitif. (Infovalid.news-id)

TAGGED:
Rekomendasi Untuk Anda