Infovalid.news (Banten, Kota Tangerang) – Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pembatasan periodisasi jabatan ketua umum partai politik, mendapat respon positif dari kalangan politisi.
Tenaga ahli utama KSP sekaligus Politisi Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, menyebut usulan tersebut sebagai langkah maju untuk menjaga stabilitas kaderisasi dalam partai modern.
Selain pembatasan jabatan, Golkar juga mendorong adanya transparansi anggaran serta keterlibatan negara dalam pembiayaan parpol guna memperkuat pilar demokrasi.
Wacana reformasi internal partai politik kembali mengemuka setelah KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum parpol guna mencegah stagnasi kaderisasi.
Menanggapi hal tersebut, Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa sebagai partai kader, Golkar menyambut baik usulan dua periode bagi pucuk pimpinan partai. Langkah ini dinilai akan membawa partai politik di indonesia ke arah yang lebih modern dan dinamis.
Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan :
“bagus itu, golkar sebagai partai kader menyambut dengan baik dan positif. kalau ada pembatasan dua periode bagi ketua umum, itu bagus agar ke depan partai bisa maju lebih baik. kita harus berbaik sangka dan positive thinking, karena usulan ini ujung-ujungnya untuk kebaikan partai politik juga. jika di pusat sudah berlaku, daerah pasti akan mengikuti.”
Tak hanya soal jabatan, transparansi keuangan parpol yang diusulkan KPK juga menjadi sorotan. Ngabalin menekankan pentingnya kehadiran negara dalam pembiayaan partai melalui APBN yang diatur dalam undang-undang, demi mewujudkan proses demokrasi yang bersih dan akuntabel.
Dukungan dari internal partai besar seperti golkar diharapkan dapat memicu diskusi lebih lanjut di tingkat legislatif, guna merumuskan aturan main baru dalam sistem kepartaian di Indonesia.
Usulan KPK ini masih memerlukan kajian mendalam terutama dalam penyelarasan dengan undang-undang partai politik yang berlaku saat ini.
(Infovalid.news – Rochman Rosadi)
