Skandal Penyadapan Istana: Keppres Terbit, Listyo Sigit Resmi Dicopot dari Kepala KSP!

Infovalid.news (DKI Jakarta) – Pemerintah secara resmi memproses dan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo dari posisinya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa langkah administratif pemakzulan dan pencopotan dari struktur kepresidenan ini diambil secara cepat sebagai tindak lanjut atas penetapan status tersangka terhadap Listyo Sigit oleh penyidik Bareskrim Polri.

Rincian utama mengenai dasar hukum serta konstruksi perkara tersebut meliputi:

  • Konstruksi Perkara dan Sangkaan Pasal: Listyo Sigit ditetapkan sebagai tersangka bersama perwira tinggi kepolisian lainnya (termasuk Kadiv Kum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso) atas dugaan penyadapan ilegal sepanjang kurun 2025–2026. Penyadapan tersebut menyasar saluran komunikasi Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh masyarakat, perwakilan ormas, politisi, dan institusi media massa tanpa melalui kewenangan verifikasi penegakan hukum yang sah (illegal interception).
  • Jeratan Hukum Berlapis: Para tersangka dijerat dengan sanksi pidana berat, mencakup:
    • Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun.
    • Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP Baru dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
    • Pasal 31 Ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman kurungan 8 tahun penjara.
  • Tindakan Lanjut Operasional KSP: Penerbitan Keppres ini sekaligus menjadi dasar hukum resmi sebelum Presiden Prabowo Subianto menetapkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala KSP guna memastikan kesinambungan fungsi strategis pengawalan program prioritas di lingkungan Istana Kepresidenan.

(infovalid.news – tya)

 

Rekomendasi Untuk Anda