Resmi, Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

Infovalid.news (SENAYAN) – Pemerintah bersama DPR RI secara resmi menyepakati peningkatan status seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dan memberikan kesempatan berbagai profesi untuk mengikuti seleksi CPNS.

Keputusan tersebut memperluas kebijakan yang sebelumnya menyasar PPPK guru paruh waktu. Kini, cakupannya meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana dan pelayanan lainnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan mengenai pengangkatan pegawai, dan perubahan status berlaku lintas profesi.

“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan maka hari ini kita memutuskan P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, ini termasuk lintas profesi,” katanya.

Prasetyo menjelaskan, bahwa petugas damkar termasuk kelompok yang memperoleh peningkatan status. Ia menyoroti peran petugas tersebut dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Ini termasuk dosen, kemudian Damkar, Satpol PP, tenaga teknis atau tenaga pelaksana lain dan tenaga medis. Itu secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi P3K penuh waktu,” ungkapnya.

Pengangkatan menjadi pegawai penuh waktu juga memberikan peluang bagi para pegawai untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pemerintah menjadwalkan pembukaan kembali seleksi tersebut pada 2027.

“Yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang sudah diangkat menjadi P3K penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes CPNS,” ujar Prasetyo Hadi.

Terkait persyaratan seleksi CPNS, pemerintah mempertimbangkan perlakuan khusus bagi kelompok tertentu, terutama mengenai batas usia. Menurut Prasetyo, sejumlah bidang pekerjaan membutuhkan penyesuaian terhadap persyaratan tersebut.

“Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, bahwa koordinasi antara pemerintah dan parlemen dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat. DPR, menurut dia, akan terus bekerja sama dengan pemerintah dalam mencari penyelesaian atas persoalan yang disampaikan masyarakat.

“DPR RI akan terus berkomitmen menampung aspirasi, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan, berpartner dengan pemerintah dalam hal memitigasi dan mencari solusi segala sesuatu aspirasi yang masuk ke DPR,” kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.

Keputusan mengenai peningkatan status PPPK tersebut akan diterapkan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pengaturan pelaksanaannya menjadi bagian dari penyelesaian persoalan kepegawaian aparatur sipil negara oleh pemerintah bersama DPR. (Infovalid.news – id)

TAGGED:
Rekomendasi Untuk Anda