Tak Ingin Kursi RI-2 Kosong Terlalu Lama, Ketua MPR Ahmad Muzani: Makin Cepat Makin Baik

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) pasca berhentinya Gibran Rakabuming Raka. Meski konstitusi memberikan tenggat waktu maksimal hingga 60 hari, pimpinan MPR bersama Presiden Prabowo Subianto sepakat agar suksesi kepemimpinan tersebut segera dituntaskan tanpa berlarut-larut.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa percepatan ini merupakan hasil kesepahaman bersama setelah pimpinan lembaga tinggi negara melakukan konsultasi langsung dengan Presiden. Menurutnya, posisi orang nomor dua di Indonesia tidak sepatutnya dibiarkan kosong dalam waktu yang terlalu lama demi menjaga stabilitas pemerintahan.

“Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan, dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik. Kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama,” kata Muzani di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Guna menindaklanjuti hal tersebut, MPR menggelar Rapat Gabungan (Ragab) yang melibatkan unsur pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Muzani memaparkan bahwa forum rapat gabungan tersebut berfokus pada empat agenda krusial dalam tahapan pemilihan wakil presiden baru.

Pertama, menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna MPR dengan agenda pemilihan wakil presiden. Kedua, menyepakati pengiriman surat resmi pimpinan MPR kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya, yang mana Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari sejak surat diterima untuk menyetorkan kedua nama tersebut.

Ketiga, membentuk tim verifikasi yang beranggotakan lima persen dari total anggota MPR atau sekitar 36 orang untuk memeriksa keabsahan dokumen dan syarat administratif para kandidat. Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyusun draf Ketetapan (Tap) MPR terkait pengangkatan wakil presiden terpilih hasil sidang paripurna.

Di akhir keterangannya, Muzani menyampaikan apresiasi atas tingginya perhatian dan masukan masyarakat terhadap dinamika ketatanegaraan yang tengah berlangsung. Ia berharap seluruh elemen bangsa memberikan dukungan penuh agar rangkaian proses konstitusional pergantian wakil presiden ini dapat berjalan lancar dan kondusif.

(infovalid.news – tya)

Rekomendasi Untuk Anda