Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Timur) – Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), jajaran Polres Metro Jakarta Timur mulai mengambil langkah antisipatif guna menjamin ketersediaan pasokan serta stabilitas harga bahan kebutuhan pokok di pasaran. Upaya pengawasan ketat tersebut dimatangkan melalui rapat koordinasi lintas sektoral bersama pemerintah daerah, unsur TNI, Perum Bulog, serta pengelola pasar induk di Mapolres Metro Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).
Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Hendri Umar, menegaskan bahwa sinergi antarinstansi sangat krusial untuk mendeteksi secara dini setiap potensi gangguan rantai distribusi maupun lonjakan harga komoditas pangan. Pihak kepolisian juga memastikan akan menindak tegas segala bentuk praktik penimbunan barang serta permainan perdagangan ilegal yang dapat merugikan masyarakat luas.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin memastikan seluruh instansi terkait memiliki kesiapan dan langkah konkret dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan, stabilitas harga, serta mencegah adanya penimbunan maupun praktik perdagangan ilegal di wilayah Jakarta Timur,” ujar Hendri Umar dalam keterangannya.
Selain memetakan ketahanan stok pangan, pertemuan strategis yang turut dihadiri Dandim 0505/Jakarta Timur Kolonel Czi Ryan Yustian, jajaran Suku Dinas terkait, perwakilan Bulog DKI Jakarta dan Banten, serta pengelola Pasar Induk Beras Cipinang dan Pasar Induk Kramat Jati ini juga membahas kesiapan pengamanan wilayah selama momentum libur akhir tahun. Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan Deklarasi Kesepakatan Bersama sebagai wujud komitmen memperkuat pertukaran informasi dan pemantauan berkelanjutan di lapangan.
Di sisi lain, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto turut mengimbau masyarakat agar tetap tenang, berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan, serta tidak mudah terpengaruh oleh isu kelangkaan barang yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta proaktif melaporkan melalui layanan darurat Polri 110 apabila menemukan indikasi penimbunan bahan pokok atau pelanggaran hukum di lingkungan sekitar.
(infovalid.news – tya)


