DPR Soroti Biaya Sertifikasi yang Memberatkan, Skema Pembiayaan UMKM Didorong Lebih Proporsional

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti beban biaya pengujian dan sertifikasi yang dinilai masih memberatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mendesak adanya perombakan tata kelola standardisasi nasional agar kewajiban regulasi tidak justru menjadi batu sandungan bagi kelangsungan usaha kecil.

Hal tersebut diungkapkan Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII DPR RI bersama pakar Waluyo Marto Wiyoto di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Saleh mencontohkan kebijakan wajib sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang sempat menuai kendala akibat keterbatasan finansial UMKM. Dengan biaya sertifikasi yang bisa mencapai kisaran Rp5 juta per produk, banyak pelaku usaha skala kecil yang kesulitan memenuhi tenggat waktu aturan tersebut hingga akhirnya pemerintah memperpanjang batas pemberlakuannya ke tahun 2028.

Melihat kondisi tersebut, ia menilai perumusan kebijakan standardisasi ke depan harus lebih berpihak dan disesuaikan dengan kemampuan riil pelaku usaha, khususnya produsen skala kecil yang memasarkan produk bernilai jual terjangkau.

“Kalau harga barangnya cuma misalnya katakan Rp2,5 juta, itu tidak mesti harus diminta bayaran. Tapi kalau harganya misalnya Rp50 juta ke atas, dia harus bayar sekian,” ujar Saleh, mengilustrasikan pentingnya penerapan skema tarif yang lebih berkeadilan dan proporsional berdasarkan skala nilai produk.

Selain persoalan pembiayaan, Komisi VII DPR RI juga menyoroti aspek tata kelola kelembagaan Badan Standardisasi Nasional (BSN), termasuk transparansi pembagian manfaat ekonomi serta pelibatan lembaga pengujian swasta di tengah keterbatasan fasilitas internal. Penguatan kelembagaan BSN dinilai krusial agar pengawasan standardisasi nasional—termasuk kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)—dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional.

(infovalid.news – anah)

Rekomendasi Untuk Anda