Kementerian Kelautan dan Perikanan Dorong Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Selatan) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengoptimalkan potensi perikanan nasional sebagai pilar utama ketahanan pangan melalui dorongan peningkatan konsumsi ikan di masyarakat. Langkah strategis ini dilakukan lewat penguatan dari hulu ke hilir yang meliputi peningkatan produksi, perbaikan rantai pasok dan distribusi, serta edukasi gizi secara masif.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa ikan merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat esensial dalam memenuhi kebutuhan gizi harian masyarakat serta mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Ikan Nasional 2026 melalui acara Bincang Bahari bertema “Pangan Biru untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Menurut Trenggono, upaya menggenjot angka konsumsi ikan tidak cukup hanya bertumpu pada kampanye publik semata, melainkan harus diimbangi dengan kepastian ketersediaan pasokan dan kemudahan akses bagi masyarakat di berbagai daerah.

Berdasarkan data KKP, angka konsumsi ikan nasional telah mencapai 26,08 kilogram per kapita atau setara dengan sekitar 7,3 juta ton untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga secara nasional. Sejumlah komoditas perikanan yang mendominasi konsumsi harian masyarakat di antaranya adalah ikan tongkol, kembung, lele, nila, teri, dan bandeng. Di sisi lain, potensi lestari sumber daya perikanan Indonesia tercatat sangat besar, yakni mencapai 12,01 juta ton per tahun.

Kendati demikian, tantangan pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Tingkat konsumsi ikan antardaerah dilaporkan bervariasi; wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi Utara, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya mencatatkan angka konsumsi tertinggi (berkisar 39,31 hingga 48,97 kg per kapita), sementara beberapa wilayah lain seperti Papua Pegunungan, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta masih berada pada kisaran angka yang lebih rendah.

Sebagai langkah akselerasi, KKP turut mengintegrasikan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 dengan menyasar program Makan Bergizi Gratis (MBG). KKP mendorong agar dapur-dapur penyedia program MBG menyajikan menu berbahan dasar ikan minimal dua kali dalam sepekan.

Tidak hanya mendorong penyediaan menu, KKP juga menurunkan tim pendamping untuk memberikan pelatihan teknis kepada para kepala dapur, tenaga ahli gizi, serta juru masak mengenai standar penanganan, pengolahan, dan penyimpanan suhu ikan yang higienis. Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap sektor kelautan dan perikanan mampu memberikan kontribusi yang kian signifikan bagi ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi para nelayan dan pembudi daya ikan di seluruh penjuru Tanah Air.

(infovalid.news – tya)

Rekomendasi Untuk Anda