Pembahasan RUU Adminduk Fokus Perketat Batas Akses dan Perlindungan Data Pribadi Warga

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Selatan) – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) yang bergulir di parlemen semakin memfokuskan perhatian pada aspek keamanan dan perlindungan data pribadi. Pemerintah bersama DPR menegaskan bahwa integrasi layanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (Single Identity Number) harus diiringi dengan aturan pembatasan akses data yang ketat guna melindungi privasi warga negara.

Dalam rapat kerja yang turut dihadiri oleh jajaran kementerian terkait—termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemendagri dan Komdigi)—pemerintah menekankan bahwa interoperabilitas antar sistem pelayanan publik tidak boleh hanya dipandang dari sudut pandang keterhubungan teknis semata. Lebih dari itu, proses integrasi data wajib ditopang oleh standar keamanan informasi, prosedur baku, tata kelola akses yang jelas, serta pembatasan tujuan pemanfaatan.

“Pemerintah menempatkan perlindungan data pribadi sebagai prinsip yang melekat dalam seluruh proses penyelenggaraan administrasi kependudukan,” demikian poin krusial yang diangkat dalam pembahasan penyesuaian regulasi tersebut.

Pengaturan batas akses ini menjadi landasan hukum yang esensial di tengah masifnya digitalisasi pemerintahan, agar pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai instansi tetap berada dalam koridor hukum yang aman, akuntabel, dan terhindar dari potensi kebocoran data. Selain menyoroti aspek pelindungan data, Panja RUU Adminduk bersama pemerintah juga mengkaji sejumlah norma strategis lainnya, mulai dari penguatan NIK sebagai identitas tunggal, pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah, hingga jaminan akses pelayanan bagi masyarakat rentan di berbagai situasi termasuk wilayah terdampak bencana.

(infovalid.news – anah)

Rekomendasi Untuk Anda