Infovalid.news (Maluku, Ambon) – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan urgensi penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini potensi penyimpangan serta mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Penegasan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan APIP terkait Deteksi Dini dan Pencegahan Korupsi bagi pemerintah daerah di wilayah Maluku dan Maluku Utara yang digelar di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan bahwa fungsi pengawasan internal yang berjalan efektif sangat menentukan agar setiap program kerja pemerintah terlaksana sesuai koridor regulasi sekaligus memberi dampak nyata bagi warga.
“Tujuan kita adalah memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud. Karena itu, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan,” tegas Bodewin.
Lebih lanjut, Bodewin menekankan pentingnya ketelitian serta kedisiplinan dalam mengawal pengelolaan anggaran publik, terlebih di tengah tantangan keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Ia meminta agar pengawasan dilakukan menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, jangan sampai satu rupiah pun terbuang percuma. Pastikan setiap anggaran yang kita miliki dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Melalui forum koordinasi tersebut, Wali Kota berharap jajaran APIP memiliki pemahaman yang semakin tajam terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta dibekali integritas dan keberanian dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Ely Kusumastuti bersama Kasatgas Supervisi Wilayah V beserta tim KPK, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dwi Budi Wahyuningsih, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Bagus Putu Santika. Sinergi antara pemerintah daerah, KPK, Kemendagri, dan BPKP diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas dan transparansi birokrasi demi mencegah pelanggaran sejak dini.
(infovalid.news – tya)


