Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady meminta agar berbagai pengaturan terkait ojek online (ojol) diselaraskan dengan landasan hukum yang akan dibentuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Ia menegaskan bahwa pembentukan norma di tingkat undang-undang harus menjadi acuan utama sebelum regulasi turunannya—seperti Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Menteri Perhubungan—disesuaikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hamka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembahasan RUU tentang LLAJ bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, aturan mengenai ojol yang sudah berjalan melalui kebijakan pemerintah perlu mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Kami berharap nanti kita jabarkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan, soal apa yang disampaikan Saya perlu bicara ojol misalnya walaupun ada peraturan Perpres, tapi Perpres itu dibawah Undang-Undang. Undang-Undang nya dulu, Perpresnya akan menyesuaikan lagi nanti dan selanjutnya kepada Peraturan Menteri Perhubungan,” ujar Hamka.
Selain menyoroti transportasi roda dua, Legislator Fraksi Partai Golkar itu juga mengangkat isu pemanfaatan penerimaan kendaraan bermotor untuk preservasi atau pemeliharaan jalan secara berkelanjutan. Ia menyebut skema pengalokasian dana terkait kendaraan—termasuk konsep earmarking tax atau pemanfaatan pajak untuk tujuan tertentu seperti biaya STNK—perlu dikaji bersama pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.
“Biaya STNK dan lain-lain selama ini dalam Undang-Undang disebutkan digunakan untuk preservasi jalan. Ini akan kita bicarakan dengan Menteri Keuangan, karena ini juga berkaitan dengan pajak. Bagaimana mekanismenya, itu akan menjadi pembahasan nanti,” ungkap Hamka.
Di akhir rapat, Hamka mengapresiasi seluruh masukan dari YLKI, MTI, dan KAWAT dalam forum konsultasi publik tersebut. Ia memastikan berbagai pandangan pemangku kepentingan akan dikaji lebih lanjut bersama pimpinan dan anggota panja guna menyempurnakan perumusan norma undang-undang maupun aturan pelaksananya.
(infovalid.news – dprri/ anah)


