BGN Prioritaskan Perluasan MBG ke Daerah Terpencil dan Wilayah Stunting Tinggi, Perketat Pengawasan lewat MBG 2.0

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Selatan) – Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perluasan jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi daerah terpencil, wilayah terluar, serta kawasan dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah pemerataan ini dibarengi dengan pengetatan pengawasan operasional dan akuntabilitas anggaran di bawah kerangka tata kelola MBG 2.0.

Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah wilayah di Indonesia yang belum terjangkau layanan MBG sehingga perlu segera ditangani. Pihaknya telah mengantongi daftar daerah sasaran untuk segera diverifikasi dan dipercepat distribusinya.

“Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono dalam keterangannya di Jambi, Jumat (20/11/2026).

Menurut Sudaryono, pemerataan layanan pemenuhan gizi tidak boleh hanya terpusat di kawasan dengan akses mudah, melainkan harus menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.

Seiring perluasan cakupan tersebut, BGN juga memperkuat sistem pengawasan internal dan transparansi penggunaan anggaran negara. Kebijakan pengawasan yang diperketat meliputi kewajiban pelaporan penggunaan dana harian, pengawasan ketat terhadap dapur operasional, hingga pengembangan sistem kamera pengawas (Closed-Circuit Television / CCTV) terpusat.

“Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya,” jelasnya.

Sudaryono menegaskan bahwa seluruh pembenahan ini dirangkum dalam skema MBG 2.0 agar masyarakat sebagai pemilik anggaran APBN dapat melihat, mengawasi, dan mengontrol pelaksanaan program secara terbuka.

“Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Melalui kombinasi pemerataan wilayah prioritas dan penguatan akuntabilitas anggaran, BGN menargetkan pelaksanaan Program MBG berjalan tepat sasaran sekaligus memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat.

(infovalid.news – tya)

Rekomendasi Untuk Anda