Proyek Giant Sea Wall Pantura Jawa: DPR Wanti-Wanti Praktik Rente dan Tuntut Uji Publik!

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengedepankan transparansi tata kelola serta pelibatan publik sejak tahap awal perencanaan proyek Giant Sea Wall (GSW) Pantura Jawa. Ia menegaskan proyek raksasa yang dirancang sebagai salah satu konstruksi pesisir terbesar di dunia tersebut tidak boleh dikelola secara tertutup maupun dijadikan ajang perburuan rente.

Pernyataan tersebut disampaikan Rokhmin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat perdana dengan mitra kerja baru itu membahas perkenalan jajaran pimpinan BOPPJ sekaligus Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BOPPJ Tahun Anggaran 2027.

Mengacu pada praktik perencanaan tata ruang pesisir di negara maju seperti Seattle, Amerika Serikat, Rokhmin menilai proyek publik berisiko tinggi wajib membuka forum uji publik (public hearing) secara luas dengan melibatkan pakar lintas disiplin. Menurutnya, keterlibatan ilmuwan dan ahli geodinamika nasional sangat penting guna mengawal desain proyek agar dampak negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.

“Jadi harus ada public hearing, Pak. Supaya nanti kalau proyek ini jadi, insyaallah dampak negatifnya kecil dan positifnya tinggi,” kata Rokhmin.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya menjaga integritas pengelolaan anggaran dan investasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa serta masyarakat pesisir. Ia mengingatkan agar jajaran terkait tidak memandang proyek berskala besar tersebut sekadar sebagai peluang mengambil bagian atau komisi proyek semata.

“Sekali lagi, karena ini proyek terbesar yang pernah kita miliki di dunia, jangan sembarangan, Pak. Karena kita banyak orang pintar di Indonesia. Jangan memandang proyek ini hanya soal ambil proyek lalu dapat sekian persen. Sudahlah, enough is enough, hentikan praktik seperti itu,” tegas Rokhmin.

Sebagai informasi, BOPPJ dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 untuk mengoordinasikan pengelolaan kawasan Pantura Jawa yang membentang di 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota. Pada Tahun Anggaran 2027, BOPPJ memperoleh pagu anggaran sebesar Rp481,11 miliar, termasuk alokasi Rp30 miliar bagi Deputi Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan untuk menyusun kajian Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko, harmonisasi kebijakan, serta kerangka kemitraan GSW.

(infovalid.news – anah)

Rekomendasi Untuk Anda