Infovalid.news (Jakarta) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menerapkan pendekatan baru dalam menertibkan perambahan kawasan konservasi dengan mengedepankan kolaborasi kultural dan penyelesaian sukarela tanpa konflik. Model tersebut membuahkan hasil konkret di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, di mana Kemenhut bersama BP-GMN menertibkan 11.180 pohon sawit ilegal di atas lahan seluas 88 hektare.
Berbeda dari pola penindakan represif yang kerap memicu gesekan di lapangan, penertiban di SM Lamandau melibatkan masyarakat adat Dayak Kaharingan. Melalui dialog persuasif tersebut, sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai lahan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitasnya secara sukarela. Selain menumbangkan ribuan pohon sawit ilegal, petugas turut membongkar 28 pondok kerja, memperketat pengawasan perambahan, serta menyiapkan tahapan revegetasi dan pemulihan ekosistem gambut.
Pendekatan kolaboratif di SM Lamandau menjadi bagian dari strategi besar Kemenhut untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra utama penjaga hutan. Hal ini tercermin dari dorongan Kemenhut terhadap skema kemitraan lanskap guna memperkuat ekonomi warga sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Pada saat bersamaan, Kemenhut memacu pengakuan dan penetapan hutan adat dengan target mencapai 1,4 juta hektare sepanjang periode 2025–2029. Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat seluas 376.280 hektare yang tersebar di 21 provinsi dan 46 kabupaten. Untuk mengejar target tersebut, Kemenhut telah menyiapkan peta jalan, satuan tugas percepatan, serta penguatan verifikasi lapangan guna memastikan kepastian hak masyarakat hukum adat sekaligus menopang ketahanan iklim.
Meski mengedepankan dialog terhadap masyarakat, Kemenhut tetap menerapkan ketegasan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku kejahatan kehutanan dan korporasi yang melanggar aturan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen penguatan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari sanksi pembekuan hingga pencabutan izin usaha.
Ketegasan tersebut berjalan seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak korporasi tanpa pandang bulu. Pemerintah mencatat sebanyak 17 konsesi perusahaan telah dicabut dan 104 perusahaan lainnya masuk dalam penyelidikan terkait karhutla, termasuk pencabutan izin PT Bima Optima Sawit akibat karhutla di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Di luar kasus karhutla, taring penegakan hukum Kemenhut juga menyasar praktik pembalakan liar di Kalimantan Tengah. Kemenhut mengusut dugaan aktivitas kehutanan ilegal dengan mengamankan kayu gelondongan serta truk pengangkut, sekaligus menyegel alat berat berupa ekskavator. Langkah ini menuai dukungan dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, yang mendorong pengawalan penuh terhadap pemeriksaan dokumen legalitas serta asal-usul kayu guna menindak tegas setiap penyalahgunaan hasil hutan.
Penegakan hukum tersebut diperkuat dengan rangkaian aksi pemulihan lingkungan dan mitigasi pascakarhutla yang terintegrasi lintas lembaga. Kemenhut memperkuat pengawasan di kawasan konsesi, pencegahan kebakaran, serta pemulihan lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang, sejalan dengan desakan legislatif daerah agar lahan bekas karhutla tidak ditanami kembali untuk aktivitas usaha.
Di sektor konservasi keanekaragaman hayati, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bergerak cepat menyelamatkan individu orang utan yang ditemukan dalam kondisi kurus pascakarhutla di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Selain itu, Kemenhut menjaga kewaspadaan melalui pemantauan titik panas secara berkelanjutan, termasuk mendeteksi 1.095 titik panas per 18 November 2026, dengan sebaran tertinggi di Kalimantan Timur (670 titik), Papua Selatan (71 titik), dan Sulawesi Tenggara (68 titik), serta 66 titik berkepercayaan tinggi.
Pemerintah lintas kementerian dan daerah juga terus mengawal masa transisi pemulihan pascabencana seperti di Kotawaringin Barat dan Jambi, memastikan distribusi bantuan tetap berjalan bagi warga terdampak meski kabut asap berlalu, serta memperkuat patroli bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) dan mematangkan strategi pencegahan menghadapi musim kemarau 2027.
(infovalid.news – Ristianto Pribadi/ boele)


