Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Menteri Keuangan Purbaya menduga ada kesalahan komunikasi soal pengadaan sepeda motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025.
Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) diminta memperketat pengawasan. Purbaya ingin memastikan tidak ada lagi pengeluaran yang dinilai tidak rasional dalam pelaksanaan program di lapangan.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya kecolongan dalam pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN), meski pengajuan anggaran tersebut sebelumnya telah ditolak (6/5).
Purbaya sudah menolak permohonan pengadaan sepeda motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Namun sebagian pengajuan dana sempat lolos. Ia juga menduga sebagian lagi sudah diajukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan.
“Sebelumnya sempat terjadi kecolongan dalam pengadaan motor listrik oleh BGN, meski dirinya telah menolak pengajuan tersebut. Menurutnya, celah dalam sistem di DJA membuat belanja yang seharusnya tidak perlu justru sempat lolos,” ungkapnya.
Pembenahan sistem akan menjadi kunci agar proses verifikasi belanja bisa lebih akurat dan transparan ke depan.
Pembelian pengadaan sepeda motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 sebelumnya ramai diperbincangkan karena video viral di medsos yang menampilkan kendaraan listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Video tersebut menimbulkan spekulasi soal jumlah kendaraan yang dibeli mencapai 70 ribu unit.
Selain itu, Purbaya mengatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan dan menjadi fokus pemerintah. Ia menekankan efisiensi belanja menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Program MBG jalan terus dan kita akan pastikan nanti belanjanya lebih efisien,” katanya.
Realisasi anggaran program MBG hingga 31 Maret 2026 tercatat mencapai Rp 55,34 triliun atau sekitar 16,5 persen dari total pagu Rp 335 triliun. Program ini telah menjangkau 61,8 juta penerima, dengan pembangunan 26.362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. (infovalid.news – id)
