DPR RI Serap Aspirasi Publik Luas dalam Pembahasan RUU Penyadapan Demi Jaga Hak Privasi

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Langkah ini diambil untuk memastikan regulasi yang dibentuk benar-benar komprehensif, berimbang, serta mampu memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya mendorong Komisi III DPR RI selaku alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan hukum untuk aktif menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pakar hukum, akademisi, serta elemen masyarakat sipil.

“Hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi, sehingga masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Dasco, penyusunan beleid ini memerlukan kehati-hatian tinggi agar kewenangan penyadapan yang nantinya diberikan kepada aparat penegak hukum dan lembaga berwenang tetap berada dalam koridor hukum yang ketat, tanpa mengabaikan aspek perlindungan hak asasi manusia serta hak privasi warga negara.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI juga telah memulai rangkaian penjaringan masukan dengan memanggil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Dalam forum tersebut, sejumlah sorotan penting mengemuka, mulai dari aspek perizinan, pengawasan ketat terhadap celah penyalahgunaan perangkat, hingga mekanisme akuntabilitas pelaksanaan penyadapan di lapangan. Pimpinan DPR memastikan koordinasi lintas lini akan terus diperkuat agar draf final RUU Penyadapan mampu menjawab tantangan zaman secara optimal.

(infovalid.news – anah)

Rekomendasi Untuk Anda