Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Selatan) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Lukman Jupiter, memberikan apresiasi terhadap operasi penertiban praktik parkir liar yang digelar Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Langkah tegas tersebut dinilai krusial untuk mengurai keresahan warga serta menata ketertiban ruang publik di kawasan strategis ibu kota.
Kendati demikian, Jupiter mengingatkan agar operasi penindakan di lapangan tidak sekadar bersifat sementara atau seremonial semata. Menurutnya, penyelesaian persoalan parkir liar harus menyentuh akar permasalahan melalui pembenahan menyeluruh pada aspek tata kelola perparkiran, mulai dari legalitas operator, kejelasan perizinan, pengawasan juru parkir, hingga transparansi setoran pendapatan daerah.
“Penegakan hukum harus konsisten. Dishub harus melakukan pengawasan rutin dan berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan, bukan hanya teguran atau penertiban sementara,” ujar Jupiter dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Lebih lanjut, legislator asal Fraksi NasDem tersebut mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh juru parkir yang beroperasi di kawasan Blok M guna memastikan kepatuhan pembayaran retribusi resmi. Sebagai solusi jangka panjang, ia mengusulkan penerapan transformasi digital pada sistem perparkiran melalui metode pembayaran nontunai (cashless), pemasangan kamera pengawas (CCTV) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI), serta sistem pencatatan transaksi terintegrasi guna menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selain pembayaran dengan digitalisasi sistem perparkiran, saya mendorong penerapan pembayaran nontunai, CCTV berbasis AI, dan sistem pencatatan transaksi yang terintegrasi agar seluruh kendaraan dan transaksi parkir dapat terpantau,” jelasnya.
Jupiter juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi antara Dishub DKI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta aparat penegak hukum agar pengawasan berjalan efektif dan mencegah kembalinya oknum juru parkir liar setelah petugas meninggalkan lokasi.
“Prinsip saya sederhana: jangan hanya menertibkan orang yang berada di lapangan, tetapi benahi juga sistem dan tata kelola yang memungkinkan praktik parkir liar itu terus terjadi,” tegasnya.
Dengan pembenahan sistem yang akuntabel serta evaluasi berkala, kawasan Blok M diharapkan mampu memberikan rasa aman, kenyamanan, serta kepastian tarif parkir bagi seluruh masyarakat dan pengunjung, sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor perparkiran terhadap PAD DKI Jakarta.
(infovalid.news – tya)


