Infovalid.news (Maluku, Ambon) – Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa terus menggenjot langkah strategis guna memastikan tata kelola tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat setempat. Dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga yang dihelat di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Gubernur Hendrik dengan tegas mendesak pemerintah pusat agar memberikan ruang seluas-luasnya bagi pengusaha lokal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan tambang tersebut.
Menurut Gubernur Hendrik, masyarakat Maluku tidak boleh hanya menjadi penonton di atas tanah kelahiran mereka yang kaya akan sumber daya alam. Ia menekankan bahwa apa pun skema resmi yang nantinya diputuskan oleh negara, keterlibatan pelaku usaha lokal wajib menjadi prioritas utama.
Lebih lanjut, dalam forum strategis yang turut dihadiri oleh jajaran kementerian, lembaga tinggi negara, serta unsur TNI-Polri tersebut, Gubernur memaparkan tiga poin krusial. Pertama, jika kapasitas permodalan BUMD belum memadai, BUMN yang kelak mendapat mandat negara diwajibkan menjalin kemitraan strategis dengan pengusaha lokal Maluku. Kedua, optimalisasi kewenangan daerah dalam mendukung rekomendasi perizinan lingkungan serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ketiga, penerapan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang adil dan transparan bagi daerah penghasil.
Sementara itu, dalam rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI tersebut, pihak TNI-Polri yang diwakili oleh Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku turut melaporkan perkembangan penertiban di lapangan. Aparat keamanan menyatakan bahwa kawasan Penambangan Tanpa Izin (PETI) Gunung Botak sebelumnya telah disterilkan melalui penyisiran ketat serta pendirian pos-pos pengamanan terpadu guna meredam aktivitas ilegal. Meski demikian, dinamika di lapangan menunjukkan perlunya pengawasan berkelanjutan demi mencegah kembalinya aktivitas penambangan liar yang berpotensi memicu gejolak sosial.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap sinergi lintas lembaga ini mampu menghasilkan solusi komprehensif, sehingga penataan Gunung Botak dapat menghadirkan ekosistem pertambangan yang tertib hukum, berkelanjutan, dan benar-benar menyejahterakan masyarakat Kabupaten Buru khususnya, serta Provinsi Maluku pada umumnya.
(infovalid.news – tya)


