Infovalid.news (DKI Jakarta) – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan peningkatan protokol pengamanan serta pelaksanaan sterilisasi menyeluruh di lingkungan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pasca-terungkapnya kasus penyadapan ilegal (illegal interception) yang menyasar Kepala Negara.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengonfirmasi bahwa langkah evaluasi keamanan siber dan fisik dijalankan secara ketat demi menjamin keamanan komunikasi kepresidenan.
Tiga poin utama yang ditegaskan Mensesneg mencakup:
- Peningkatan Kewaspadaan dan Bersih-Bersih Internal: Istana Kepresidenan memperketat prosedur keamanan serta melakukan pembersihan (clean-up) berkala terhadap seluruh perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk mengantisipasi potensi celah kerentanan maupun infiltrasi ilegal dari pihak manapun.
- Desakan Penegakan Hukum Transparan: Pemerintah meminta tim khusus Bareskrim Polri dan BSSN untuk mengusut tuntas skandal penyadapan ini secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa ada yang ditutup-tutupi.
- Luasan Spektrum Penyadapan Ilegal: Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri, praktik penyadapan non-prosedural yang menyeret Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi tidak hanya menyasar saluran pribadi Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga menargetkan pejabat negara, tokoh politik, perwakilan ormas, LSM, insan media, hingga pelaku usaha.
(infovalid.news – tya)


