Infovalid.news (Semarang, Jawa Tengah) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa proses transformasi digital di sektor pemerintahan tidak boleh sekadar berorientasi pada adopsi teknologi semata. Lebih dari itu, pembaruan birokrasi harus dibarengi dengan perubahan pengetahuan, pola kerja, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, dalam acara Pertemuan Ilmiah memperingati HUT ke-55 KORPRI Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (17/11/2026).
Cahyono mengungkapkan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI), peran Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami pergeseran mendasar. Seiring dengan semakin terotomatisasinya pekerjaan-pekerjaan administratif dan rutin, para pegawai negeri dituntut untuk mempertajam kemampuan analisis, penyelesaian masalah, kolaborasi, serta pengambilan keputusan yang strategis.
“Transformasi ASN harus mencakup perubahan dalam pengetahuan, pola kerja, dan pengambilan keputusan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), empati dan rasa kemanusiaan tetap menjadi kekuatan terbesar manusia yang tidak dapat tergantikan,” ungkap Cahyono.
Pihaknya juga mengingatkan agar implementasi teknologi di instansi pemerintah benar-benar berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh publik. Pemanfaatan sistem digital tidak boleh berhenti sekadar sebagai sarana koordinasi internal antarlembaga, melainkan harus menjadi jembatan yang mendekatkan negara dengan kebutuhan riil masyarakat.
Untuk mendukung misi tersebut, Kementerian PANRB menekankan perlunya penguatan tiga dimensi kompetensi digital bagi seluruh ASN secara berkelanjutan, yang meliputi:
Literasi Digital (pemahaman dasar pemanfaatan teknologi);
Keahlian Digital (kapasitas teknis operasional); dan
Kepemimpinan Digital (digital leadership yang adaptif).
Ketiga dimensi ini harus diselaraskan dengan pembangunan budaya kerja digital yang inklusif, inovatif, serta berfokus pada kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut turut mengingatkan pentingnya fleksibilitas dan mentalitas belajar bagi setiap aparatur negara dalam menghadapi dinamika zaman yang bergerak cepat demi kepuasan masyarakat.
Melalui momentum peringatan HUT KORPRI ke-55 ini, pemerintah berharap seluruh jajaran ASN terus memperkuat komitmen adaptasi dan inovasi, sehingga birokrasi ke depan tidak hanya tampil profesional dan berintegritas, tetapi juga menghadirkan dampak nyata yang dirasakan secara merata oleh masyarakat luas.
(infovalid.news – menpan/ anah)


