Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Selatan) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya petani, peternak, pedagang pasar tradisional, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, besarnya belanja bahan baku program yang mencapai lebih dari Rp 145 triliun sepanjang tahun 2026 harus menghasilkan manfaat ekonomi berlapis dari tingkat desa hingga kecamatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026), setelah menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jambi pada Kamis (19/11/2026).
“Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp 145 triliun dalam satu tahun. Kita ingin bahwa MBG ini bukan hanya untuk memberikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, tapi juga memberikan dampak kepada ekonomi yang ada di desa, di kecamatan, bagi pedagang, pedagang tradisional, peternak, petani, UMKM,” ujar Sudaryono.
Sudaryono, yang juga menjabat Ketua Umum APPSI, menilai aliran dana APBN melalui program MBG harus mempercepat aktivitas ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru. Karena itu, BGN berupaya memastikan rantai pasok kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan pelaku usaha dan produsen lokal.
Salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah Loka MBG, yakni aplikasi atau mekanisme belanja daring yang dirancang untuk menghubungkan kebutuhan dapur MBG secara langsung dengan pemasok lokal. Melalui sistem ini, BGN ingin mencegah belanja bahan baku terpusat pada korporasi besar atau pasokan jarak jauh, sehingga peluang usaha tetap terbuka bagi petani, peternak, koperasi, dan pedagang setempat.
“Kita lagi buat semacam aplikasi bernama Loka MBG untuk memastikan semuanya berjalan baik. Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar. Presiden menginginkan bahwa ekonomi ini harus tumbuh, ekonomi harus bergerak, ekonomi harus berputar dan dari perputaran APBN yang besar dari anggaran MBG yang besar ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, BGN mendorong keterlibatan mitra terverifikasi—mulai dari asosiasi peternak, koperasi peternak ayam dan susu, hingga asosiasi petani penyedia beras dan sayuran. Skema kemitraan ini juga dikaitkan dengan instrumen pengendalian harga negara, yakni Harga Acuan Pemerintah (HAP) di tingkat produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen, guna menjaga keseimbangan harga bagi produsen maupun masyarakat.
“Kalau terlalu tinggi kita turunkan sesuai dengan HET, kalau terlalu murah kita naikkan sesuai dengan HAP sehingga produsennya juga semangat untuk berproduksi, baik petani atau peternaknya, konsumennya juga tidak merasa dirugikan,” tegasnya.
Sudaryono mengakui pembenahan rantai pasok perlu ditopang sistem yang kuat mengingat skala operasional dapur yang sangat luas. Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan inspeksi mendadak (sidak) satu per satu terhadap sekitar 27.000 dapur, melainkan membutuhkan tata kelola sistem yang terukur dan berkelanjutan.
(infovalid.news – tya)


