Mahfud MD Beri Catatan Soal Jadwal Sidang MPR Pemilihan Wapres, Ingatkan Hitungan 14 Hari Kerja

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan catatan konstitusional dan prosedural terkait rencana jadwal Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pada 9 Desember 2026. Menurutnya, sidang tersebut berpotensi tidak dapat digelar atau berisiko tidak sah apabila tenggat waktu pengajuan nama kandidat oleh Presiden tidak dihitung berdasarkan ketentuan hari kerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui akun media sosial X pribadinya (@mohmahfudmd), Jumat (20/11/2026), yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Pimpinan MPR RI.

“Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” ujar Mahfud dalam keterangannya.

Mahfud menjelaskan bahwa meskipun UUD 1945 mengatur pengajuan dua calon pengganti wakil presiden dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang MPR, aturan turunan di dalam Undang-Undang MD3 maupun Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR menegaskan bahwa frasa hari yang dimaksud adalah hari kerja, bukan hari kalender.

“Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR. (Ternyata) di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” jelasnya.

Atas dasar sinkronisasi aturan tersebut, Mahfud menyarankan agar pelaksanaan Sidang Paripurna MPR dijadwalkan ulang menjadi 14 hari kerja terhitung sejak pimpinan MPR secara resmi menerima surat pengusulan dua nama calon wakil presiden dari Presiden. Sebagai ilustrasi, jika nama baru diserahkan pada Jumat (20/11/2026), maka sidang baru dapat digelar paling cepat pada 10 Desember 2026, dan bergeser menyesuaikan tanggal penyerahan aktual setelah Presiden kembali dari kunjungan luar negeri di Tiongkok.

“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” tegas Mahfud.

Ia menilai penyesuaian jadwal berdasarkan hitungan hari kerja merupakan langkah kehati-hatian yang lebih aman, selama proses tersebut tetap berada dalam batas maksimal 60 hari sejak Gibran Rakabuming Raka menyatakan pengunduran diri.

“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” pungkasnya.

(infovalid.news – tya)

Rekomendasi Untuk Anda