Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Selatan) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan program makan bergizi gratis harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.
Dalam munas papdesi yang digelar di Kantor Kementerian Desa Kalibata Jakarta Selatan Zulhas menyebut dapur sppg wajib membeli kebutuhan pangan dari badan usaha milik desa atau bumdes serta koperasi desa.
Kebijakan ini dilakukan agar perputaran uang dari program MBG tetap berada di desa sekaligus menghidupkan perekonomian masyarakat local.
Zulhas menegaskan SPPG tidak memiliki pilihan lain selain memberdayakan potensi lokal di desa pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi SPPG yang tidak mematuhi aturan tersebut mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional.
“Program MBG diharapkan menjadi motor penggerak bagi petani peternak dan nelayan desa karena hasil produksi mereka dapat langsung diserap untuk kebutuhan dapur MBG, kata Zulkifli Hasan Menko Bidang Pangan.
Selain itu keberadaan dapur MBG juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga desa khususnya ibu rumah tangga.
Ketua Umum Dpp Papdesi Wargiyati menyebut di desanya satu dapur MBG mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja dengan penghasilan mencapai dua juta rupiah per bulan.
“Pemerintah menilai program mbg tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi masyarakat namun juga menjadi langkah untuk mencegah urbanisasi dengan membuka peluang kerja dan usaha di desa. Pemerintah berharap program makan bergizi gratis dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” kata Wargiyati Ketum DPP Papdesi.
Dengan kebijakan ini desa diharapkan tidak lagi hanya menjadi penonton melainkan menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan nasional, adapun dalam Munas ke 2 Papdesi ini Wargiyati kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Papdesi periode 2026 hingga 2031. (infovalid.news – Nanda Nuri)
