Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa pelaksanaan Sidang Paripurna MPR RI terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pengesahan, sekaligus pelantikan Wakil Presiden yang semula dijadwalkan pada Rabu (2/12/2026) resmi diundur sepekan menjadi Rabu (9/12/2026). Perubahan jadwal tersebut disepakati dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR bersama Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026), setelah MPR menerima surat balasan dari Presiden Prabowo Subianto atas surat MPR tertanggal 13 November 2026.
Menurut Muzani, penundaan jadwal sidang paripurna diusulkan Presiden karena padatnya agenda kenegaraan sehingga Presiden memerlukan tambahan waktu untuk mempertimbangkan secara matang dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR. Mengacu pada aturan penyampaian nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, jadwal 2 Desember mensyaratkan pengajuan nama paling lambat pada 18 November, sementara Presiden masih perlu berkoordinasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta para tokoh.
“Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Muzani.
Selain menyepakati jadwal baru serta prosesi pelantikan Wakil Presiden terpilih yang merujuk pada semangat Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, Rapat Gabungan juga menetapkan susunan kepanitiaan pendukung. Panitia ad hoc dipimpin oleh Bambang Wuryanto bersama dua wakil ketua dan 36 anggota dari fraksi serta kelompok DPD, sedangkan Tim Verifikasi dikoordinasikan oleh Lestari Moerdijat dengan Habiburrahman sebagai ketua tim dan sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan.
(infovalid.news – dprri/ anah)


