Infovalid.news (DKI Jakarta) — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan agenda utama pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI tersebut dinyatakan memenuhi kuorum dengan dihadiri secara fisik dan izin oleh 291 anggota legislator dari seluruh fraksi partai politik. Pengesahan postur APBN 2027 ini menjadi landasan krusial bagi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran program-program prioritas nasional—termasuk akselerasi pembangunan infrastruktur strategis, perluasan cakupan Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan.
Dengan disahkannya RUU APBN 2027 ini, pemerintah dan instansi teknis terkait diharapkan dapat segera mematangkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna menjamin efektivitas serta akuntabilitas penyerapan anggaran mulai awal tahun anggaran mendatang.
(infovalid.news – rr/ pa)
