Infovalid.news (DKI JAKARTA,GAMBIR) – Dilansir dari Bisnis.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani melaporkan terkait perkembangan ekonomi Indonesia, mulai dari stabilitas makroekonomi hingga realisasi investasi..
Airlangga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi domistik masih relative tangguh. Namun, sejumlah pekerjaan rumah belum selesai, terutama menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan harga pangan, memastikan kualitas belanja negara serta memperkuat transparansi dan kredibilitas pasar modal.
Ia mengatakan, pemerintah tidak hanya mengevaluasi kondisi makroekonomi tetapi menyiapkan langkah untuk mendorong ekspor yang mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur dengan mengatasi hambatan yang mengurangi kemampuan produk Indonesia menembus pasar internasional.
APBN Rp1.300 Triliun untuk Menopang Kuartal IV/2026
Dari sisi fiskal, pemerintah memastikan belanja negara tetap ekspansif pada kuartal IV/2026, meskipun efisiensi anggaran masih menjadi agenda Kementerian Keuangan. Suahasil menyebut belanja APBN pada tiga bulan terakhir tahun ini diperkirakan mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi daripada realisasi sekitar Rp1.200 triliun pada kuartal IV/2025.
Angka tersebut menunjukkan bahwa efisiensi tidak serta-merta berarti pemangkasan belanja secara menyeluruh. Pemerintah justru berupaya memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan keluaran yang sesuai dengan target, tanpa menghambat program prioritas maupun pelayanan publik.
“Jadi, poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai (output) dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien,” kata Suahasil.
Dia mencontohkan perubahan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah manajemen baru Badan Gizi Nasional. Perubahan tata kelola tersebut, menurut dia, menjadi salah satu upaya pemerintah mencari ruang efisiensi tanpa menghentikan pelaksanaan program prioritas.
Belanja pemerintah yang lebih tinggi diharapkan memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk melalui konsumsi masyarakat dan perlindungan sosial. Bantuan pangan untuk kuartal IV/2026 juga mulai bergulir dan diharapkan memperkuat daya beli rumah tangga.
Kendati demikian, efektivitas stimulus fiskal tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ketepatan sasaran, kecepatan realisasi, serta dampaknya terhadap konsumsi dan kapasitas produksi akan menentukan seberapa besar belanja pemerintah dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, disiplin fiskal tetap menjadi perhatian. Suahasil menyatakan outlook defisit APBN dipertahankan sekitar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan angka yang telah dilaporkan kepada Badan Anggaran DPR pada Juli 2026.
Pemerintah, dengan demikian, menghadapi dua kebutuhan yang harus dijaga secara bersamaan yakni menyediakan stimulus bagi perekonomian dan mempertahankan kredibilitas pengelolaan anggaran. Ruang fiskal yang terbatas membuat kualitas belanja menjadi semakin menentukan, terutama ketika ketidakpastian eksternal berpotensi memengaruhi penerimaan negara dan biaya pembiayaan.
Suahasil mengakui bahwa kondisi ekonomi global masih bergejolak. Amerika Serikat menghadapi inflasi yang tetap tinggi, sementara Eropa juga mengalami ketidakpastian. Tekanan eksternal tersebut berpotensi merambat melalui perdagangan, arus modal, nilai tukar, dan kondisi pembiayaan domestik.
“Kondisi ekonomi makro Indonesia masih sangat resilien. Kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilien. Jadi, kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan,” ujarnya.
Rupiah dan Inflasi Pangan Jadi Perhatian BI
Dari sisi moneter, tantangan yang dihadapi Bank Indonesia tidak hanya berkaitan dengan stabilitas nilai tukar, tetapi juga perkembangan harga domestik. Destry menyampaikan inflasi inti pada September 2026 tercatat 2,8%.
Sementara itu, inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5%, lebih tinggi daripada sasaran inflasi keseluruhan BI sebesar 2,5% plus minus 1%.
Perbedaan perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan harga belum sepenuhnya merata. Inflasi inti masih dinilai terkendali, tetapi pangan tetap menjadi sumber tekanan yang membutuhkan koordinasi kebijakan lintas kementerian.
BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menjaga inflasi pangan agar kembali berada dalam koridor sasaran. Langkah ini penting karena kenaikan harga bahan pangan dapat menggerus daya beli, terutama rumah tangga berpendapatan rendah yang mengalokasikan porsi besar pengeluarannya untuk kebutuhan pokok.
Di pasar valuta asing, ketidakpastian kebijakan moneter negara maju juga menjadi tantangan. Destry menyebut situasi global masih diwarnai volatilitas dan kondisi suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama atau higher for longer. Perkembangan suku bunga bank sentral Amerika Serikat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan rupiah dan arus modal ke negara berkembang.
“Intinya, Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” katanya.
BI, lanjut Destry, akan memanfaatkan instrumen yang tersedia, mulai dari intervensi di pasar spot dan non-deliverable forward (NDF) hingga insentif biaya lindung nilai atau hedging. Insentif yang diberikan sejak akhir Juni 2026 itu, menurut dia, telah mendatangkan arus masuk melalui instrumen swap dan domestic non-deliverable forward (DNDF) senilai sekitar US$8 miliar-US$9 miliar.
Reformasi Pasar Modal dan Ujian Kepercayaan Investor
Tantangan stabilitas juga menjalar ke pasar modal. OJK menyatakan akan melanjutkan reformasi untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas sekaligus memperketat penegakan hukum terhadap pelanggaran perdagangan, termasuk coordinated trading.
Friderica menegaskan penindakan diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan integritas pasar, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar ketentuan.
“Harapannya, menimbulkan efek jera sehingga ke depan pasar modal Indonesia semakin likuid, semakin transparan, dan menjadi tempat investasi yang baik untuk baik itu foreign maupun domestik,” ujarnya.
Agenda tersebut menjadi penting seiring dengan bertambahnya partisipasi investor domestik. Friderica menyebut jumlah investor ritel pasar modal Indonesia telah mencapai 32,7 juta berdasarkan identitas investor tunggal atau single investor identification (SID).
Besarnya basis investor domestik merupakan modal bagi pendalaman pasar keuangan. Namun, pertumbuhan jumlah investor perlu diikuti oleh perbaikan kualitas tata kelola, keterbukaan informasi, dan perlindungan investor. Tanpa pengawasan yang kredibel, peningkatan partisipasi masyarakat tidak otomatis menjamin likuiditas yang sehat ataupun investasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Reformasi pasar modal juga berkaitan dengan kemampuan Indonesia menarik pembiayaan untuk ekspansi usaha. Pasar yang transparan dan memiliki penegakan hukum konsisten dapat memperkuat kepercayaan investor asing sekaligus memperluas pilihan pendanaan bagi perusahaan domestik.
Investasi Rp1.539 Triliun, Hilirisasi Terus Meluas
Di sektor riil, Rosan melaporkan realisasi investasi sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, setara 75,4% dari target yang ditetapkan untuk tahun ini. Pada kuartal III/2026 saja, realisasi investasi tercatat Rp528,7 triliun.
Investasi tersebut menyerap 2.194.496 tenaga kerja. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) berkontribusi Rp761,4 triliun atau 49,5%, sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp777,8 triliun atau 50,5%.
Sebaran investasi juga memperlihatkan pergeseran aktivitas ekonomi ke luar Jawa. Selama sembilan bulan pertama tahun ini, investasi di luar Jawa mencapai Rp779,4 triliun atau 50,6% dari total, sedikit lebih besar daripada investasi di Jawa sebesar Rp759,8 triliun.
Pola serupa terlihat pada investasi hilirisasi. Rosan menyebut realisasi investasi di sektor tersebut mencapai Rp480 triliun sepanjang Januari-September 2026, setara 31,2% dari total investasi dan meningkat 11,3%. Dari jumlah itu, sekitar Rp373,1 triliun atau 78% berada di luar Jawa.
Investasi hilirisasi masih didominasi mineral, yang mencapai Rp335,1 triliun, meliputi nikel, bauksit, besi dan baja, tembaga, serta pasir silika. Sektor perkebunan dan kehutanan menyumbang Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun.
Dominasi mineral menunjukkan bahwa strategi peningkatan nilai tambah masih menjadi salah satu penggerak utama investasi. Tantangannya adalah memastikan pembangunan fasilitas pengolahan tidak berhenti pada peningkatan nilai ekspor produk setengah jadi, tetapi turut memperkuat industri turunan, transfer teknologi, dan penciptaan pekerjaan berketerampilan lebih tinggi.
Rosan mencontohkan pengembangan rantai pasok baterai kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi memperbesar peran Indonesia dalam ekosistem industri global. Menurut dia, pemerintah ingin menjaga stabilitas produksi bahan baku sekaligus meningkatkan teknologi dan penyerapan tenaga kerja.
“Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industri hilirisasi, ya hilirisasi di antaranya kemudian industrialisasi,” katanya.
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo, yang dihitung mulai kuartal IV/2024 hingga kuartal III/2026, total realisasi investasi mencapai Rp3.923,2 triliun. Investasi tersebut menyerap 5.485.944 tenaga kerja. Kontribusi luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8%, sedangkan Jawa menyumbang Rp1.892,2 triliun atau 48,2%.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya aliran modal yang masuk. Namun, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja tetap perlu dibaca bersama kualitas pekerjaan, keterkaitan dengan pemasok domestik, serta kemampuan industri menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.
Pemerintah juga mengandalkan penyederhanaan perizinan untuk menjaga momentum tersebut. Rosan menyebut sistem perizinan telah diintegrasikan dengan 28 kementerian dan badan. Melalui mekanisme fiktif positif berdasarkan PP Nomor 28 sejak akhir 2025, dia mengklaim telah menerbitkan sekitar 328 perizinan ketika batas waktu pelayanan kementerian terkait terlampaui.
Kebijakan itu ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian waktu dan prosedur yang selama ini menjadi salah satu pertimbangan investor. Kepastian administrasi menjadi semakin penting ketika Indonesia bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi industri, terutama di tengah perubahan rantai pasok global.
Rosan menyebut target investasi yang ditetapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 mencapai Rp13.032,8 triliun untuk periode 2025-2029. Pemerintah menyatakan pencapaian investasi sejauh ini berada pada jalur target, tetapi kesinambungan arus modal tetap bergantung pada kepastian regulasi, permintaan pasar, infrastruktur, dan produktivitas tenaga kerja.
“Karena yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian, gitu. Naah itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian. Baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi iklim investasi,” kata Rosan. (Infovalid.news – id)
