Infovalid.news (Ambon) – Komisi III DPRD Provinsi Maluku secara tegas mendesak penghentian total aktivitas pembangunan serta pembongkaran konstruksi yang telah berdiri di badan dan ruang Sungai Waitomu, Kota Ambon.
Desakan resmi tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayah Wadjo (Alhidayat Wajo), menyusul hasil rapat kerja tertutup bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku yang dipimpin Plt Kepala BWS Maluku, Ruslan Malik, pada Rabu (4/11/2026) di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku.
Poin-poin utama yang melandasi desakan pembongkaran bangunan tersebut meliputi:
- Penolakan Resmi Perizinan oleh Kementerian PU: BWS Maluku menyerahkan dokumen resmi tertanggal 27 Oktober 2026 dari Unit Pelayanan Perizinan (UPP) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam surat evaluasi teknis tersebut (khususnya poin c), Ditjen SDA Kementerian PU secara tegas tidak menyetujui permohonan izin persetujuan penggunaan sumber daya air yang diajukan oleh Kodam XV/Pattimura untuk konstruksi di lokasi badan Sungai Waitomu, sehingga proses pengerjaan tidak dapat dilanjutkan.
- Antisipasi Mitigasi Risiko Bencana Banjir: DPRD Maluku menilai pembiaran konstruksi bangunan di alur sungai berpotensi fatal mengganggu fungsi alami aliran air dan resapan. Mengingat Kota Ambon segera memasuki puncak musim hujan, keberadaan bangunan yang menghambat alur sungai dikhawatirkan dapat meluap dan memicu bencana banjir bagi pemukiman warga sekitar.
- Tindak Lanjut Lintas Lembaga: Komisi III akan berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku untuk mengomunikasikan langkah penyelesaian teknis dan prosedur pembongkaran konstruksi secara langsung bersama jajaran pimpinan Kodam XV/Pattimura.
(infovalid.news – tya)


