Infovalid.news (DKI Jakarta) – Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) memastikan akan menggelar sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap empat perwira tinggi (Pati) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepastian pelaksanaan sidang etik tersebut disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Mabes Polri. Ia menegaskan bahwa proses hukum pidana dan pemeriksaan administrasi pelanggaran etik kepolisian terus berjalan secara berkesinambungan.
Perkembangan utama penanganan perkara ini mencakup:
- Penambahan Tersangka Baru: Bareskrim Polri resmi menambah satu tersangka baru, yakni eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU). Dengan penambahan ini, total tersangka dari unsur perwira tinggi kepolisian menjadi empat orang, yaitu:
- Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo (Eks Kapolri / Eks KSP)
- Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (Kadiv Hukum Polri)
- Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri)
- Irjen Pol. Slamet Uliandi (Eks Kadiv TIK Polri)
- Sangkaan Pasal dan Penahanan: Para tersangka dijerat dengan sangkaan berlapis, yakni Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tiga tersangka utama saat ini telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
- Mekanisme KEPP: Divisi Propam Polri tengah menyusun jadwal serta susunan Komisi Kode Etik Polri untuk memutuskan sanksi administratif dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi para tersangka seiring berjalannya penyidikan tindak pidana oleh Bareskrim.
(infovalid.news – tya)


