Infovalid.news (JAKARTA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memastikan bahwa kasus penyadapan Presiden Prabowo akan dilakukan secara profesional dan transparan, termasuk mengungkap dalang di balik aksi penyadapan ilegal.
Ia mengungkapkan, tiga jenderal polisi telah ditetapkan sebagai tersangka salah satunya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan akan terlihat siapa dalangnya dan proses hukum masih berlangsung di kepolisian.
“Oh, LSP, Listyo Sigit Prabowo kalau enggak salah itu jadi ini sudah masuk dalam proses hukum,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dudung juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar penegakan hukum terhadap kasus dilakukan tanpa pandang bulu. Pihak-pihak yang terbukti bersalah tentunya harus diseret ke jalur hukum.
“Ya mudah-mudahan ini akan berlangsung lancar dan pesan Bapak Presiden, dalam penegakan hukum tidak ada pandang bulu. Semua kalau memang salah, ya salah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Selain Presiden penyadapan itu juga menyasar elite partai politik, aktivis hingga media.
Tak hanya Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, ia tak dilakukan penahanan.
Penyadapan yang dilakukan para tersangka telah dilakukan sejak 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. (Infovalid.news-id)


