Dugaan Tambang Galian C Ilegal PT MUK di Buru Dilaporkan, Polda Maluku Didesak Usut Tuntas!

Infovalid.news (Maluku) — Aktivitas penegakan hukum terkait tata kelola pertambangan di wilayah Maluku kembali menjadi sorotan publik menyusul laporan dan desakan dari kuasa hukum terkait dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin (illegal mining) serta penguasaan lahan galian C yang melibatkan korporasi PT Multi Utama Konstruksi (PT MUK) di wilayah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Berikut adalah pokok persoalan dan konteks dari desakan penanganan kasus tersebut:

  • Latar Belakang Laporan Hukum: Kasus ini bermula dari aduan dan laporan resmi pihak kuasa hukum ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku. Laporan tersebut mencakup dugaan aktivitas penguasaan lahan dan operasional usaha tambang galian C di kawasan Desa Waitele, Kabupaten Buru, yang diduga dijalankan oleh pihak PT Multi Utama Konstruksi tanpa kelengkapan perizinan yang sah atau melanggar ketentuan perundang-undangan penataan ruang dan pertambangan.
  • Desakan Percepatan Penyidikan: Pihak pelapor dan kuasa hukum mendesak Kapolda Maluku beserta jajaran penyidik agar tidak bersikap lamban dalam menangani perkara ini. Kejelasan status hukum serta pemeriksaan terhadap pihak manajemen korporasi dinilai krusial agar penegakan hukum di sektor sumber daya alam dapat berjalan secara adil dan transparan tanpa ada kesan pembiaran.
  • Komitmen Penegakan Hukum Daerah: Desakan ini berjalan seiring dengan komitmen Kepolisian Daerah Maluku yang belakangan gencar melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum di sektor pertambangan—termasuk penanganan kasus-kasus penambangan ilegal dan peredaran bahan kimia berbahaya di berbagai kabupaten/kota di Maluku demi menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

(infovalid.news –tya)

Rekomendasi Untuk Anda