Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Partai Demokrat mengambil sikap tegas untuk tidak mengajukan nama calon wakil presiden (Wapres) guna mengisi kekosongan kursi RI-2 pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif pengusulan kandidat kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai koridor konstitusi yang berlaku.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan langsung oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Ia menekankan bahwa sikap partainya berpijak kuat pada aturan perundang-undangan negara.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” tegas AHY.
Lebih jauh, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu mengungkapkan bahwa keputusan partai berlambang bintang mercy tersebut bukanlah langkah sepihak. Sebelum diumumkan ke publik, AHY telah berkonsultasi langsung melalui sambungan panggilan video pada Jumat pagi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Di tengah hangatnya bursa spekulasi politik nasional, AHY turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga stabilitas nasional. Ia mengingatkan agar dinamika suksesi kursi wakil presiden tidak sampai menghambat jalannya roda pemerintahan maupun agenda pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat luas.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” imbuhnya.
Sebagai informasi, kekosongan jabatan wakil presiden ini terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (12/11/2026). Merujuk pada ketentuan UUD 1945 dan UU MD3, Presiden Prabowo memiliki tenggat waktu 14 hari sejak menerima pemberitahuan resmi dari MPR untuk menyodorkan dua nama calon pengganti, yang selanjutnya akan dipilih satu orang melalui sidang paripurna MPR paling lambat dalam kurun waktu 60 hari.
(infovalid.news – tya)


