Bongkar Muat Aturan Lalu Lintas! DPR Dorong Pemilik Kendaraan Ikut Pikul Tanggung Jawab Hukum dalam Revisi UU LLAJ

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Komisi V DPR RI mendorong adanya perombakan substansial dalam proses revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Beleid baru ini dirancang untuk menghadirkan keadilan yang lebih komprehensif dengan memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Selama ini, penegakan hukum atas insiden di jalan raya kerap kali hanya menargetkan pengemudi (sopir) secara sepihak. Padahal, ada pihak-pihak lain yang memegang kendali penuh atas operasional kendaraan, mulai dari pemilik perusahaan otobus/kendaraan hingga pihak pengirim barang.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menegaskan bahwa celah pertanggungjawaban tersebut akan ditutup rapat dalam revisi UU LLAJ. Pemilik kendaraan dan perusahaan pengirim barang dipastikan tidak akan luput dari jerat hukum jika terbukti lalai.

“Selama ini yang terjerat itu hanya sopir, tidak pemilik perusahaan, tidak pengirim barang. Dengan adanya perubahan UU LLAJ yang baru, semuanya akan terkena dampak, termasuk yang punya kendaraan dan juga yang mengirim barang, bukan hanya sopir,” ujar Sudjatmiko di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Melalui perluasan sanksi hukum ini, DPR berharap para pemilik armada transportasi publik maupun logistik lebih memperketat pengawasan terhadap kelayakan teknis kendaraan, termasuk melakukan pengecekan berkala pada komponen vital seperti sistem pengereman. Sudjatmiko bahkan mengusulkan agar uji kelayakan kendaraan dievaluasi secara lebih ketat, yakni dipercepat menjadi setiap enam bulan sekali dari yang sebelumnya berlaku satu tahun.

Selain menyoroti kelayakan armada, revisi UU LLAJ juga membidik penertiban kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau overdimension overloading (ODOL). Dewan mendesak agar kebijakan larangan total kendaraan ODOL beroperasi di jalan raya dapat diterapkan secara tegas mulai awal tahun 2027 guna menekan tingginya angka kecelakaan maut.

Tak hanya itu, aspek perlindungan terhadap pengemudi turut menjadi sorotan krusial. Komisi V mengusulkan pengaturan batas waktu kerja sopir maksimal berkisar antara 45 hingga 50 jam per minggu. Apabila batas waktu tersebut terlampaui, perusahaan diwajibkan menyediakan pengemudi pengganti demi mencegah kelelahan (fatigue) yang kerap memicu hilangnya konsentrasi di jalan raya.

(infovalid.news – anah)

Rekomendasi Untuk Anda