Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Selatan) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat perkembangan positif dalam upaya pemberantasan kejahatan siber di Tanah Air. Berdasarkan data semester pertama tahun 2026, perputaran nilai transaksi judi online dilaporkan mengalami penurunan sebesar 12,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Meskipun demikian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa angka perputaran dana yang masih beredar menuntut penguatan sinergi yang jauh lebih kokoh antara pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegasan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ujar Meutya.
Meutya memaparkan bahwa langkah penanganan judi online tidak cukup hanya bertumpu pada pemutusan akses (take down) situs-situs perjudian di ruang digital semata, melainkan wajib diimbangi dengan penindakan tegas terhadap aktor intelektual, jaringan sindikat, serta penelusuran aliran dana ilegal. Peran pencegahan dan pengawasan ruang digital yang dipegang Kemkomdigi harus berjalan beriringan dengan kewenangan investigasi dan penegakan hukum di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ungkapnya.
Sebagai bentuk nyata penegakan hukum lintas sektor, Bareskrim Polri baru-baru ini berhasil mengungkap jaringan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online pada 16 November 2026, dengan melakukan pemblokiran terhadap 322 rekening perbankan serta menyita aset senilai Rp 28 miliar. Langkah progresif ini dinilai krusial untuk membongkar rekening penampung yang dikendalikan oleh para pengelola jaringan.
Di sisi lain, tantangan dalam pemberantasan kejahatan digital ini kian kompleks karena sindikat judi online kerap beroperasi secara lintas negara (cross-border). Dari hasil pemantauan Kemkomdigi dan pengembangan penyidikan Polri, infrastruktur server maupun operator yang dimanfaatkan para pelaku terdeteksi berada di sejumlah negara asing seperti Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Selain itu, para pelaku kejahatan juga berupaya mengelabui sistem pengawasan dengan menyamarkan transaksi melalui berbagai kanal pembayaran modern, termasuk memanfaatkan fasilitas QRIS serta rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menkomdigi menekankan bahwa penanganan terhadap rekening-rekening yang disalahgunakan harus dilakukan secara cermat agar penegakan hukum tidak berdampak buruk pada kelangsungan ekonomi masyarakat kecil.
“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” jelas Meutya.
Melalui penguatan koordinasi yang berkesinambungan—termasuk peningkatan kapasitas investigasi digital dan percepatan pertukaran informasi antara Kemkomdigi dan Polri—pemerintah optimistis ruang gerak sindikat perjudian daring dapat terus ditekan secara efektif demi melindungi masyarakat dari dampak destruktif kejahatan digital.
(infovalid.news – komdigi/ anah)


