UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Pemerintah Bakal Bentuk Dua Badan Khusus Baru

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Selatan) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan regulasi bersejarah tersebut, Presiden akan membentuk dua lembaga khusus baru guna menjamin tata kelola perampasan aset berjalan akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa kedua lembaga baru tersebut terdiri atas Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Pemisahan fungsi kelembagaan ini dirancang secara ketat untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) di tubuh aparat penegak hukum.

“Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman usai rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, skema pemisahan antara institusi penindak hukum dengan lembaga pengelola hasil rampasan merupakan praktik standar yang telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Sementara itu, pembentukan lembaga kedua, yakni Badan Pengawas Perampasan Aset, ditujukan khusus untuk menjawab kekhawatiran masyarakat sipil terhadap potensi kesewenang-wenangan kekuasaan maupun praktik pemerasan oleh oknum aparat di lapangan.

“Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” tegasnya.

Rapat Paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran pimpinan dewan lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Turut hadir mewakili pihak pemerintah dalam momentum pengesahan tersebut antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

(infovalid.news – tya)

Rekomendasi Untuk Anda