Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Selatan) – Partai Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut tuntas kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pihak kepolisian didorong untuk menelusuri aktor intelektual serta pihak-pihak yang diuntungkan di balik skandal tersebut.
Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi keputusan penyidik Polri yang telah meningkatkan status penanganan kasus dugaan makar tersebut ke tahap penyidikan. Menurutnya, pengungkapan motif serta penerima manfaat dari operasi penyadapan ilegal itu merupakan langkah krusial demi menjaga keamanan kepala negara.
“Kami mengapresiasi langkah Kapolri dan jajarannya yang telah menaikkan kasus dugaan makar itu ke penyidikan. Saat ini penyidik harus mengusut siapa yang diuntungkan dari aksi makar itu,” ujar Sugiat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sebagaimana diketahui, Polri sebelumnya telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya—yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi—sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain jeratan pasal penyadapan, Polri kini turut mendalami unsur dugaan makar yang telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan.
Sugiat menilai tindakan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara tidak mungkin dilakukan tanpa motif politik maupun kepentingan strategis tertentu. Ia menduga data hasil penyadapan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mengintervensi jalannya pemerintahan atau menekan para tokoh yang menjadi target penyadapan.
“Kan tidak mungkin Listyo Sigit dan tersangka lainnya itu menyadap untuk koleksi saja. Tidak mungkin itu. Pasti ada tujuannya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa rekaman atau informasi rahasia hasil penyadapan tersebut dikhawatirkan dapat disalahgunakan, baik untuk kepentingan eksternal guna mengganggu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo maupun sebagai alat penyanderaan politik terhadap pejabat terkait.
Partai Gerindra meyakini jajaran Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto akan bekerja secara profesional, transparan, dan objektif dalam menuntaskan proses penyidikan serta mengungkap seluruh jaringan yang terlibat secara terbuka kepada publik.
(infovalid.news – tya)


