Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Regulasi yang telah dinantikan publik selama 18 tahun ini resmi disetujui setelah mendapat jawaban setuju dari peserta rapat dan ketok palu pimpinan sidang.
Sebelum pengesahan, Rapat Paripurna yang turut didampingi para Wakil Ketua DPR—Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati—mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman serta pandangan Pemerintah yang disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini mewakili Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU ini telah diusulkan sejak 18 tahun lalu dan berproses di Komisi III sejak Agustus 2025 dengan melibatkan partisipasi publik bermakna dari berbagai elemen masyarakat.
Habiburokhman menekankan adanya pergeseran paradigma keadilan dan pemulihan dalam UU Perampasan Aset, dari yang sebelumnya berfokus pada pemenjaraan pelaku serta bergantung pada putusan pidana final, menjadi juga menitikberatkan pemulihan kerugian negara maupun kerugian korban. Aturan ini juga menyempurnakan hukum acara menjadi perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based), menerapkan sistem pengelolaan terpadu berbasis TI yang independen, serta menjangkau tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain seperti investasi fiktif serta kejahatan finansial modern yang merugikan banyak korban.
Usai palu diketuk, Puan menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPR RI, perwakilan Pemerintah, serta seluruh pihak yang memberikan masukan sehingga pembahasan dapat berjalan seksama, transparan, dan dapat diakses masyarakat. Ia berharap keterbukaan proses pembahasan tersebut dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus menjadi pembelajaran publik dalam mengawal penyelesaian undang-undang.
(infovalid.news – anah)


