Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Yanuar Arif Wibowo, mendorong percepatan penguatan regulasi Satu Data Indonesia (SDI) ke tingkat undang-undang guna mengatasi ego sektoral antarlembaga sekaligus memastikan perlindungan privasi warga serta pengawasan ketat terhadap penggunaan perangkat penyadapan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yanuar dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk “UU Satu Data Indonesia: Mengakhiri Ego Sektoral, Mewujudkan Kebijakan Publik Berbasis Data” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, landasan kebijakan berupa peraturan presiden (perpres) belum cukup kuat untuk menyatukan kewenangan lintas kementerian dan lembaga dalam konsolidasi data nasional.
“Perpres ini tidak kemudian bisa mengonsolidasi secara kewenangan dan bicara soal data. Makanya perlu adanya undang-undang ini,” kata Yanuar.
Ia menilai, sinkronisasi basis data nasional sangat krusial—antara lain untuk akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dan penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan agar tidak salah sasaran. Selain data kependudukan, cakupan SDI juga perlu merangkum potensi sumber daya alam, informasi geospasial, hingga aset strategis nasional.
“Harapannya, satu data itu bisa menjadi acuan yang kemudian berbasis saintifik dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Di sisi lain, Yanuar menekankan bahwa integrasi data harus berjalan seiring dengan jaminan perlindungan data pribadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence / AI), serta maraknya kasus kebocoran data. Ia mengingatkan agar regulasi SDI selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan tidak mengabaikan hak privasi masyarakat.
Yanuar turut menyoroti dugaan kasus penyadapan yang melibatkan sejumlah petinggi Polri sebagai peringatan penting agar pemanfaatan teknologi pengawasan negara dibatasi secara ketat oleh mandat hukum dan akuntabilitas.
“Kalau sekelas presiden dan pejabat-pejabat penting di Republik ini bisa diakses, tentu kita sebagai rakyat biasa jadi khawatir. Jangan-jangan kita juga mengalami hal yang sama,” katanya.
Ia menegaskan pengadaan alat penyadapan yang bersumber dari anggaran negara harus diawasi serta diaudit secara transparan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, ekonomi, maupun politik. Menurutnya, kewenangan intelijen dan pengumpulan informasi harus tunduk pada koridor undang-undang yang jelas.
“Harus dibentuk satu regulasi yang mengatur tentang pendataan. Ini harus disegerakan sehingga dalam menjalankan tugas-tugas monitoring dan survei bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Yanuar.
Melalui kerangka regulasi setingkat undang-undang yang terukur dan diawasi secara ketat, DPR diharapkan dapat mendorong tata kelola data yang akurat bagi kebijakan publik sekaligus menjaga kepercayaan dan rasa aman masyarakat.
(infovalid.news – tya)


