Ibas Dorong Pemberantasan Narkotika Sasar Jaringan Hulu hingga Penyitaan Aset Kejahatan

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Utara) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mendorong pemberantasan tindak pidana narkotika dilakukan secara menyeluruh dengan membongkar seluruh jaringan peredaran gelap hingga melacak serta menyita aset hasil kejahatan. Pernyataan tersebut disampaikan merespons penggerebekan aparat gabungan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 1 November 2026.

 

Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (5/11/2026), politisi yang akrab disapa Ibas menilai penindakan di lapangan merupakan langkah penting, namun pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di tingkat hilir.

 

“Pengungkapan kasus narkotika harus ditindaklanjuti dengan membongkar keseluruhan jaringan yang berada di belakangnya. Kita tidak boleh hanya menangkap pelaku di tingkat lapangan, tetapi harus menelusuri siapa pemasoknya, siapa pengendalinya, bagaimana jalur distribusinya, serta ke mana aliran uang hasil kejahatan tersebut,” ujar Ibas.

 

Ibas, yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, menekankan pentingnya kesinambungan sinergi antarlembaga penegak hukum—termasuk Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, TNI, serta instansi terkait lainnya—melalui pertukaran informasi, pengawasan, penyelidikan, dan evaluasi penindakan yang berkelanjutan.

 

“Koordinasi tidak cukup hanya dilakukan ketika operasi berlangsung. Harus ada kesinambungan pengawasan, pertukaran data, dan evaluasi terhadap setiap tahapan penegakan hukum. Kita ingin memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan jaringan narkotika untuk kembali beroperasi,” tegasnya.

 

Selain itu, ia menyoroti urgensi pengawasan di pintu-pintu masuk strategis seperti pelabuhan laut, bandar udara, serta jalur perbatasan darat dan laut yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkotika lintas daerah maupun lintas negara.

 

“Jangan sampai aparat bekerja keras di hilir, tetapi jalur masuk dan rantai pasokan narkotika masih memiliki celah. Pengawasan pelabuhan dan perbatasan harus menjadi prioritas. Kita harus mampu memutus pasokan sebelum narkotika masuk dan menyebar ke tengah masyarakat,” katanya.

 

Dalam proses penegakan hukum, Ibas mengingatkan agar seluruh tindakan aparat berpijak pada bukti yang sah, prosedur hukum yang berlaku, prinsip keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ia juga menekankan pelacakan aliran dana dan pemulihan aset guna melumpuhkan daya finansial sindikat.

 

“Jangan hanya mengejar orangnya, tetapi juga telusuri dan putus sumber pendanaannya. Aset yang terbukti berasal dari kejahatan narkotika harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan begitu, negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melemahkan kemampuan jaringan untuk membangun kembali bisnis ilegalnya,” jelasnya.

 

Lebih jauh, Ibas menegaskan bahwa penanganan kawasan rawan peredaran gelap narkoba seperti Kampung Bahari harus memadukan penindakan hukum dengan intervensi sosial, pendidikan, ekonomi, rehabilitasi korban, serta pemberdayaan masyarakat dan generasi muda.

 

“Negara harus hadir secara utuh. Penegakan hukum harus berjalan tegas terhadap jaringan pengedar dan bandar, sementara masyarakat, khususnya generasi muda dan mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya,” pungkas politisi Fraksi Demokrat itu.

 

(infovalid.news – tya)

Rekomendasi Untuk Anda