Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), sebagai langkah awal pembahasan bersama terhadap RUU usul inisiatif DPR tersebut. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi penyerahan DIM tersebut dan menyebut dokumen itu menjadi bahan bersama untuk melangkah ke pembahasan tingkat I dan tingkat II hingga pengesahan di Rapat Paripurna.
“Harapannya setelah memasuki pembahasan tingkat 1 dan juga pembahasan tingkat 2, RUU Kehutanan dapat segera disahkan dalam rapat Paripurna dengan harapan dapat bermanfaat sebesar-besarnya terhadap seluruh bangsa dengan mengedepankan kemakmuran rakyat,” ungkap Abdul Kharis.
Dalam rapat yang juga membahas rancangan jadwal, rencana kerja, serta pembentukan Panitia Kerja (Panja) tersebut, Komisi IV memaparkan penjelasan RUU Kehutanan sementara pemerintah menyampaikan pandangan Presiden dan menyerahkan DIM. Abdul Kharis menegaskan bahwa pengelolaan hutan tidak boleh semata berorientasi ekonomi, tetapi harus memberi dampak positif bagi lingkungan dan ekosistem sekaligus menyelaraskan pengaturan hutan adat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Pengelolaan hutan tidak boleh hanya untuk ekonomi, namun harus berdampak baik bagi lingkungan dan ekosistem yang ada didalamnya. RUU ini juga akan mengatur peraturan mengenai hutan adat, oleh karena itu penyempurnaan UU ini harus dilakukan guna menyelaraskan dengan keputusan MK sebelumnya. RUU ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola kehutanan sesuai karakteristik peruntukannya,” imbuhnya.
Sebelum penyerahan DIM, Komisi IV telah menyerap aspirasi pakar, akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa, serta masukan tertulis maupun kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk mematangkan penyusunan RUU. Dalam pembahasannya, DPR dan pemerintah menyoroti penataan mekanisme pengukuhan kawasan hutan yang melibatkan masyarakat di setiap tahapan, penyelesaian konflik tenurial serta tumpang tindih perizinan, kejelasan status hutan negara, hutan hak, dan hutan adat sesuai putusan MK, hingga perlindungan hak masyarakat adat.
Selain itu, pembahasan RUU Kehutanan turut mengkaji standar reklamasi dan pemulihan lingkungan yang ketat bagi pelaku tambang, evaluasi ketentuan minimal kawasan atau tutupan hutan sebesar 30 persen dan skema agroforestri, serta penguatan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan,
pendanaan kehutanan, dan dukungan terhadap target Indonesia FoLU Net Sink 2030.
(infovalid.news – dprri/ anah)


