Infovalid.news (Jambi, Kota Jambi) – Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) mengevaluasi penyaluran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun Anggaran 2025 di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) guna memastikan bantuan pendidikan diterima mahasiswa yang memenuhi syarat, dikelola sesuai ketentuan, serta bebas dari pungutan atau pemotongan dana yang tidak semestinya. Penegasan tersebut disampaikan Pengendali Teknis Itjen Kemenag Siti Nurlaili Hamida saat melakukan evaluasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Kamis (19/11/2026).
Pada Tahun Anggaran 2025, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tercatat memiliki 400 mahasiswa penerima KIP Kuliah, sehingga tim evaluasi menggunakan metode sampling terhadap sejumlah mahasiswa penerima bantuan sebagai responden untuk memotret ketepatan sasaran dan alur penyalurannya. Siti Nurlaili Hamida menjelaskan bahwa pemeriksaan mencakup seluruh tahapan pengelolaan bantuan mulai dari penetapan penerima, penyaluran, hingga pemanfaatan dana.
“Melalui evaluasi ini, kami ingin memastikan bantuan KIP Kuliah diterima mahasiswa yang berhak dan tidak terdapat pungutan atau pemotongan dana yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Siti Nurlaili Hamida.
Selain memeriksa dokumen administrasi, tim Itjen Kemenag juga melakukan wawancara serta konfirmasi langsung kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah guna mencocokkan data penyaluran dengan kondisi riil yang dialami mahasiswa. Pemeriksaan tersebut turut menyoroti tata kelola program, mekanisme pengendalian, ketepatan penetapan penerima, dan kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran bantuan.
“Penelaahan tidak hanya dilakukan terhadap dokumen administrasi, tetapi juga melalui wawancara dan konfirmasi langsung kepada mahasiswa penerima. Dengan demikian, kami dapat melihat kesesuaian antara data penyaluran dan kondisi yang dialami mahasiswa,” jelasnya.
Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Helmi menyambut baik evaluasi tersebut dan menilai masukan dari Itjen Kemenag menjadi bahan perbaikan tata kelola bantuan pendidikan di kampus. Hasil evaluasi ini selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi perbaikan bagi pengelola program agar KIP Kuliah semakin tepat sasaran dan mendukung keberlanjutan kuliah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi.
(infovalid.news – kemenag/ anah)


