Batasan Ketat Kewenangan Sadap: DPR Tegaskan Penyadapan Tidak Boleh Sembarangan Cari Bukti Awal

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui Komisi III menegaskan urgensi pengaturan batasan hukum yang ketat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan, khususnya terkait larangan penggunaan perangkat sadap untuk mencari-cari kesalahan seseorang tanpa adanya landasan bukti awal yang kuat.

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan, menyampaikan bahwa dalam situasi dan kondisi normal, kewenangan penyadapan seharusnya difungsikan untuk memperkuat atau menyempurnakan alat bukti yang telah dikantongi oleh aparat penegak hukum terlebih dahulu, bukan sebaliknya dijadikan instrumen mencari-cari celah atau bukti awal secara sewenang-wenang.

“Wah, ini kayaknya mencurigakan. Tapi tidak ada bukti awal, lalu disadap. Itu kan berbahaya banget,” ujar Wayan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2026).

Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa aturan tersebut tetap membuka ruang pengecualian bagi penanganan perkara-perkara khusus dengan karakteristik serta urgensi yang luar biasa. Berdasarkan pandangannya, penyadapan untuk mencari bukti permulaan dapat diizinkan secara terbatas pada empat kategori tindak pidana tertentu, yakni kasus yang menyangkut keamanan negara, tindak pidana terorisme, peredaran gelap narkotika, serta kejahatan korupsi.

Di luar empat jenis kasus luar biasa tersebut, penegak hukum diminta untuk berhati-hati dan mematuhi koridor hukum yang berlaku agar privasi warga negara tetap terlindungi. Pembahasan RUU Penyadapan ini sendiri terus dikebut oleh DPR sebagai langkah mitigasi dan evaluasi menyusul berbagai sorotan terhadap tata kelola serta potensi penyalahgunaan kewenangan pengawasan komunikasi di Indonesia.

(infovalid.news – anah)

Rekomendasi Untuk Anda