Indeks Risiko Bencana Maluku Melonjak Tajam Jadi 203,94 Poin, Gubernur Hendrik Lewerissa Gandeng Australia Perkuat Mitigasi

Infovalid.news (Maluku, Ambon) – Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Provinsi Maluku dilaporkan mengalami lonjakan signifikan dari angka 161,50 pada tahun 2024 menjadi 203,94 atau naik sebesar 42,44 poin. Merespons alarm bahaya tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa langsung menggencarkan langkah strategis dengan mendorong penguatan kerja sama internasional bersama Pemerintah Australia guna meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah kepulauan.

Langkah diplomatis tersebut mengemuka saat Gubernur Hendrik menerima kunjungan Tim Kedutaan Besar Australia bersama Tim Desain Program Kerja Sama Australia-Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Ambon, Senin (16/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Hendrik memaparkan bahwa tingginya kerawanan bencana di Maluku dipicu oleh kombinasi ancaman alam yang kompleks, kerentanan wilayah kepulauan, serta terbatasnya kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah.

“Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” ungkap Hendrik.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022–2026, tercatat sedikitnya terdapat 15 jenis ancaman bencana yang mengintai masyarakat, mulai dari gempa bumi, tsunami, aktivitas gunung api, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta kekeringan dan kebakaran hutan akibat fenomena El Nino. Karakteristik geografis Maluku yang terdiri dari gugusan pulau-pulau turut menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan.

Oleh karena itu, Hendrik berharap kolaborasi antara Indonesia dan Australia—yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru—dapat melahirkan program konkret dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya integrasi aksi antisipatif (anticipatory action) serta manajemen risiko iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah agar pemerintah mampu bertindak preventif sebelum bencana terjadi.

“Melalui kolaborasi Australia-Indonesia, kami berharap Maluku memperoleh dukungan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mempercepat penanganan kemanusiaan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan sulit dijangkau,” pungkas Hendrik.

(infovalid.news – tya)

Rekomendasi Untuk Anda