Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Penyelesaian tunggakan pembayaran Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) menjadi perhatian bersama pemerintah sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlangsungan pendidikan mahasiswa Papua. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi, sinkronisasi data, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program dari seluruh pemangku kepentingan.
Demikian disampaikan Marsma TNI Parimeng, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika saat membuka “Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keputusan Bersama Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP)” di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
“Kita ingin berdiskusi, mengevaluasi, dan merumuskan mekanisme ke depan agar apabila permasalahan serupa kembali terjadi, kita memiliki mekanisme yang mampu memberikan solusi secara cepat,” ujar Marsma TNI Parimeng.
Dalam rapat tersebut, peserta menyepakati percepatan rekonsiliasi yang diprakarsai Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar penetapan kewajiban masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.
Selain itu, rapat menyepakati penetapan focal point pada setiap instansi, penguatan basis data terpadu penerima Beasiswa SUP, serta peningkatan koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri. Melalui sinergi tersebut, diharapkan tata kelola Beasiswa SUP semakin efektif, akuntabel, dan mampu menjamin keberlangsungan pendidikan mahasiswa Papua di luar negeri.
Rapat dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah daerah se-Tanah Papua, serta Perwakilan RI di Australia. (infovalid.news – Humas Kemenko Polkam RI/ rr/ id)
