Infovalid.news (Jambi, Kota Jambi) – Transformasi menuju kota cerdas atau smart city harus menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Aspek smart economy perlu menjadi jangkar pembangunan wilayah agar setiap investasi teknologi yang dilakukan pemerintah daerah berdampak pada peningkatan produktivitas, perluasan pasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital (SAM Komdigi) Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana, saat membuka Forum Nasional Kota Cerdas 2026 di Kota Jambi, Kamis (19/11/2026). Ia menilai konsep kota cerdas perlu bergeser dari sekadar digitalisasi birokrasi dan pembuatan aplikasi menjadi pemanfaatan teknologi yang menggerakkan ekonomi daerah.
“Setiap inisiatif teknologi harus memiliki justifikasi ekonomi yang terukur, berdampak nyata pada kenaikan PDRB, optimalisasi PAD, perluasan akses UMKM, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Wijaya.
Ia menekankan pemanfaatan teknologi digital harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) serta analisis big data, misalnya, dapat membantu pemerintah daerah memetakan potensi pasar dan memahami preferensi konsumen untuk mendorong pariwisata serta ekonomi kreatif lokal.
Sementara itu, teknologi Internet of Things (IoT) dinilai dapat diterapkan pada pengelolaan logistik perkotaan. Kota Jambi yang memiliki keunggulan di sektor jasa ketimbang sumber daya alam, disebut dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan layanan publik.
Pada sektor UMKM, teknologi finansial (fintech) dan blockchain dapat dipakai untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat inklusi keuangan, serta menciptakan transparansi rantai pasok komoditas daerah. “Penerapan tersebut diharapkan dapat menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan produktivitas,” tegas Wijaya.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Komdigi menyiapkan empat agenda strategis dalam pengembangan ekonomi digital daerah:
Tata kelola pemerintahan digital dan integrasi data nasional: Dilakukan lewat standardisasi arsitektur digital terpadu guna mengatasi fragmentasi ribuan aplikasi pemda dan mendorong interoperabilitas antarsistem.
Pengembangan ekosistem inovasi AI dan komoditas unggulan: Pemanfaatan AI yang aman dan etis diharapkan membantu daerah memperluas pasar ekspor dan mengefisienkan rantai pasok lokal.
Pelindungan data pribadi: Menjaga keamanan transaksi digital warga, keandalan server pemerintah daerah, dan integritas data publik.
Penyelarasan masterplan kota cerdas: Menyesuaikan rencana kota cerdas dengan Program Prioritas Presiden 2025–2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Forum Nasional Kota Cerdas 2026 juga mempertemukan kebutuhan pemerintah daerah dengan penyedia solusi teknologi lewat sesi Smart City Business Matchmaking. Selain itu, dibuka pula peluang pembiayaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan corporate social responsibility (CSR).
“Skema pembiayaan alternatif tersebut dapat menjadi pilihan bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan infrastruktur digital tanpa memberikan beban berlebihan pada anggaran daerah,” kata Wijaya.
Ia mengingatkan kepala daerah agar mengarahkan belanja teknologi berdasarkan capaian hasil yang jelas, mulai dari peningkatan mutu layanan publik, penghematan biaya operasional, hingga pertumbuhan ekonomi warga. Integrasi aplikasi dan basis data antardinas ke arsitektur Pemerintah Digital nasional serta kolaborasi dengan industri teknologi, lembaga keuangan, akademisi, dan komunitas kreatif lokal juga dinilai krusial.
Aspek kesiapan sumber daya manusia turut menjadi perhatian. “Pemerintah daerah perlu menyiapkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat agar transformasi berlangsung secara adil, aman, dan inklusif,” tuturnya.
Forum Nasional Kota Cerdas 2026 digelar selama dua hari di Kota Jambi dan diharapkan menghasilkan pemetaan kebutuhan teknologi serta rencana aksi sesuai prioritas pembangunan tiap daerah.
(infovalid.news –komdigi/anah)


