Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mulai menggelar rapat perdana untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden RI sisa masa jabatan 2024–2029, dengan menetapkan target kerja, kerangka pembahasan, serta agenda penerimaan usulan dua nama calon Wakil Presiden dari Presiden. Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menjelaskan bahwa panitia membidik dua keluaran utama sesuai peraturan perundang-undangan, yakni penyusunan rancangan Ketetapan MPR RI (TAP MPR RI) mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden serta mekanisme pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden.
“Mekanisme pemilihan, pelantikan, dan seterusnya itu sudah dibatasi tenggat waktunya, harus sampai 8 Desember selesai. Berarti 8 Desember itu sudah siap,” ujar Bambang usai rapat di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Bambang menuturkan bahwa diskusi awal masih berada pada tahap brainstorming dengan berbagai dinamika dan perdebatan hukum yang mendalam, termasuk sejumlah skenario teknis seperti antisipasi jika salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden menyatakan tidak bersedia serta teknis surat suara melalui pencoblosan, tanda tangan, atau cap jempol. Seluruh rangkaian kerja Panitia Ad Hoc dikebut agar rampung sebelum Rapat Paripurna pada 9 Desember 2026, sementara pimpinan MPR juga menerima sinyal bahwa Presiden diperkirakan menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden pada Rabu, 25 November 2026.
“Ini adalah rapatnya para ahli hukum, perdebatannya panjang dan mendalam. Ini krusial karena peristiwa ini merupakan peristiwa langka yang perlu juga memperlakukan pembaruan pengaturan di dalam pasal-pasal maupun konstitusi,” kata Bambang.
Sementara itu, Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K. Harman menegaskan mandat majelis untuk menyusun rancangan ketetapan mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan Wakil Presiden serta rancangan pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi, yakni dua nama yang diajukan Presiden akan dipilih oleh anggota. Benny memastikan rapat lanjutan Panitia Ad Hoc yang didampingi Sekretaris Abidin Fikri pada Senin mendatang akan dibuka secara luas bagi publik karena menyangkut peristiwa langka dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
“Rapat pertama Panitia Ad Hoc yang kami pimpin, didampingi Sekretaris Pak Abidin, akan diselenggarakan Senin, dan rapat ini sesuai dengan permintaan pimpinan akan dibuka secara luas agar rakyat Indonesia ikut menyaksikan proses-prosesnya. Ini peristiwa langka, bahkan pertama kali dalam sejarah Indonesia, karena itu kami diwanti-wanti oleh pimpinan majelis untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Benny.
(infovalid.news – mprri/ anah)


