Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941. Besaran upah minimum tersebut naik sebesar Rp 407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP Jakarta tahun 2026 yang berada di angka Rp 5.729.876.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Pramono setelah rampungnya rangkaian pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” ujar Pramono saat memberikan keterangan di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Pramono menjelaskan bahwa persentase kenaikan UMP tahun 2027 lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun 2026 yang sebesar 6,1 persen. Ia menegaskan kebijakan pengupahan ini dirancang secara berkeadilan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan iklim usaha di ibu kota.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Menurut Pramono, proses perundingan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta asosiasi pengusaha. Meski batas akhir penetapan jatuh pada Sabtu (21/11/2026), seluruh pihak berhasil mencapai kesepakatan dan menuntaskannya lebih cepat dari tenggat waktu.
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menjembatani perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak agar daya beli pekerja tetap terjaga tanpa mengorbankan kelangsungan operasional pelaku usaha di Jakarta.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” pungkas Pramono.
(infovalid.news – tya)


