Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta) – PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) menghadapi tekanan berat di pasar modal setelah ribuan pemegang saham memutuskan untuk melepas kepemilikan mereka. Emiten besutan figur publik ternama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini tercatat kehilangan sebanyak 10.883 investor dalam kurun waktu sebulan terakhir.
Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek Bursa Efek Indonesia (BEI) per akhir Oktober 2026, jumlah pemegang saham RANS kini berada di angka 115.370 investor. Angka tersebut mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan posisi akhir September 2026 yang masih mencatatkan 126.253 investor.
Penyusutan tajam ini sekaligus memperpanjang tren koreksi berkelanjutan sejak emiten tersebut resmi melantai di bursa melalui mekanisme penawaran umum perdana (Initial Public Offering / IPO) pada awal Juli 2026 lalu, di mana jumlah investor awalnya sempat menyentuh angka fantastis sebanyak 754.691 pihak.
Tekanan yang mendera pergerakan investor pada saham RANS di bursa disinyalir kuat berkaitan erat dengan sorotan tajam publik belakangan ini. Perusahaan terseret dalam pusaran kontroversi setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mempublikasikan temuan terkait keterlibatan anak usaha RANS, yakni PT Rans Animasi Indonesia, dalam proyek pengadaan barang dan jasa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan data realisasi pengadaan dari portal data.inaproc.id milik LKPP, tercatat ada aliran dana pengadaan jasa senilai total Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan tersebut sepanjang rentang tahun 2024 hingga 2026. Proyek dan kontrak tersebut terdistribusi melalui dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026.
Sorotan publik kian memanas mengingat posisi pendiri RANS, Raffi Ahmad, saat ini aktif mengemban jabatan publik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Di tengah seruan pemerintah agar masyarakat dan lembaga melakukan efisiensi anggaran, keterlibatan entitas bisnis milik lingkaran pejabat negara dalam proyek pemerintah memicu gelombang perdebatan luas di ruang publik yang akhirnya turut berdampak pada kepercayaan investor ritel di pasar modal.
(infovalid.news – anah)


